MONOGRAF KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA MEDAN
| Main Author: | Rahmadana, Muhammad Fitri |
|---|---|
| Format: | Book NonPeerReviewed |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
CV. Pena Persada
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.unimed.ac.id/51935/1/Book.pdf http://digilib.unimed.ac.id/51935/ |
Daftar Isi:
- Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraa pemerintaan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat, peningkatan peranan ini dilandasi dengan kemampuan daerah untuk mengelola secara optimal potensi daerahnya sendiri termasuk dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, sedangkan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam otonomi daerah adalah melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail, 2011). Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintahan daerah itu sendiri. Pemerintah daerah dalam daerah otonomi, dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptinalkan semua potensi daerah, yang digali dari wilayah daerah yang bersumber dari PAD tersebut (Mulyadi, 2011).