Daftar Isi:
  • Permasalahan dalam penelitian ini pesatnya kemajuan teknologi mengakibatkan meningkatnya tuntutan akuntabilitas terhadap pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa sebuah laporan keuangan yang berkualitas yang dapat dinilai dengan beberapa hal, salah satunya hasil opini yang diberikan oleh BPK. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mendapat opini WTP secara berturut-turut, namun sejalan dengan pemeriksanaanya masih banyak ditemukannya kelemahan pada sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Terdapat sebanyak 29 kantor OPD Humbang Hasundutan untuk populasi penelitian ini. Teknik penentuan sampel dengan menggunakan metode sensus, dengan sampel penelitian sebanyak 58 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik analisis data menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 24. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel kualitas sistem informasi akuntansi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian menunjukkan secara simultan kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa kompetensi SDM , kualitas sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal yang semakin baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.