Lihat Juga

• TINJAUAN YURIDIS CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANGTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA
  oleh: Lagonda, Valensya
  Terbitan: (2020)
• ADVOKASI HUKUM KEPADA WARTAWAN DARI TINDAK KEKERASAN PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG N0. 40 TAHUN 1999 (STUDI KASUS PWI SUMUT)
  oleh: Hutabarat, Muhammad Riza Auda
  Terbitan: (2017)
• ANALISIS TERHADAP PASAL 122 HURUF L UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG–UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018
  oleh: WATI, EMAH, et al.
  Terbitan: (2018)
• PERAN DAN FUNGSI HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
  oleh: Ganse, Tezar Okriel
  Terbitan: (2020)
• PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO.17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD
  oleh: SAMUEL DIMAS AGUNG PRATAMA, 031511133096
  Terbitan: (2019)