MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN PADA KANTOR PERWAKILAN BPKP PROVINSI ACEH
| Main Author: | Ilham Maulana M |
|---|---|
| Format: | Internship |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Fakultas Ekonomi
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://etd.unsyiah.ac.id//index.php?p=show_detail&id=2456 |
Daftar Isi:
- APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
- Banda Aceh