Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2019
| Main Author: | Ginzel, Cindy Zidane Thiavanny |
|---|---|
| Other Authors: | Fretes, Christian Herman Johan De, Melatyugra, Ninon |
| Format: | Thesis application/pdf |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://repository.uksw.edu//handle/123456789/27353 |
Daftar Isi:
- Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi di Indonesia yang rawan terjadi kasus perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia merupakan kejahatan terstruktur yang melibatkan individu dengan suatu kelompok kejahatan. Individu merupakan bagian penting dalam suatu negara sehingga merupakan tanggungjawab pemerintah ketika individu tersebut merasa terancam. Pemerintah melalui instansi-instansi melakukan upaya untuk menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di NTT. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia cukup berjalan dengan baik, tetapi tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang membuat perdagangan manusia masih terus terjadi di Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur.
- East Nusa Tenggara is a province in Indonesia that is prone to cases of human trafficking. Human trafficking cases are structured crimes involving individual with a criminal group. Individuals are an important part of a country, so it is the responsibility of the government when the individual feels threatened. The government through its agencies makes efforts to deal with cases of human trafficking that occured in NTT. The efforts made by the Indonesia government are through the policies issued. The efforts made by the Indonesian government have been going well, but they are inseparable from the obstacles that make human trafficking still occur in Indonesia, especially East Nusa Tenggara.