Kajian Yuridis Holding Company dalam Perusahaan dengan Status Badan Usaha Milik Negara
Main Author: | Simanungkalit, Chris Chandra |
---|---|
Other Authors: | Hutajulu, Marihot Janpiter |
Format: | Thesis application/pdf |
Bahasa: | ind |
Terbitan: |
Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW
, 2019
|
Online Access: |
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/17532 |
Daftar Isi:
- Skripsi ini membahas tentang upaya Pemerintah dalam membentuk holding sebagai cara untuk mengatasi inefisiensi pada perseroan-perseroan BUMN. Fokus dari penulisan ini adalah melihat aspek hukum holding company yang dibentuk oleh pemerintah dalam sektor infrastruktur dimana PT. Hutama Karya (Persero) Tbk ditunjuk sebagai induk perusahaan yang membawahi lima perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, holding company yang dibentuk oleh Pemerintah pada sektor infrastruktur dapat dikategorikan ke dalam operating holding company dimana dalam hal ini induk perusahaan tidak saja melakukan penyertaan modal terhadap anak perusahaan seperti (invesment holding company) melainkan induk perusahaan menetapkan standar yang harus dipenuhi anak perusahaan dalam hal ini disebut sebagai operating holding company. Pembentukan holding pada Badan Usaha Milik Negara berbeda dengan pada swasta yang berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007. Pembentukan holding pada BUMN menggunakan payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2016 ini sendiri merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2005.