Identifikasi Politik Militer dalam Masa Transisi Demokrasi: Studi Perbandingan Peran Politik Militer Indonesia dan Thailand
| Main Author: | Sartika, Kurnia Candra |
|---|---|
| Other Authors: | Purnomo, Daru, Hergianasari, Putri |
| Format: | Thesis application/pdf |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
Program Studi Hubungan Internasional FISKOM-UKSW
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.uksw.edu/handle/123456789/16577 |
Daftar Isi:
- Penelitian ini berisi tentang perbandingan peran politik militer terhadap perkembangan demokrasi pada saat masa transisi di negara Indonesia dan Thailand. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif eksploratif dengan mewawancarai Konselor Politik KBRI Thailand, Staff Politik KBRI Thailand, Direktur Regional Amnesty Internasional Asia Tenggara-Pasifik dan Kepala LESPERSSI. Faktor utama pendorong keterlibatan militer dalam kehidupan politik disebabkan oleh kelemahan pemerintahan sipil dan terpecah-belahnya masyarakat (fragmented society). Kedua faktor tersebut kemudian membuka kesempatan luas bagi militer untuk mengintervensi kehidupan politik negara. Hal demikian terjadi di Indonesia dan Thailand. Setelah berhasil memperoleh legitimasi melalui Supersemar, Soeharto menjadikan ABRI sebagai kekuatan utama pendukung rezimnya. Sedangkan junta militer Thailand telah berubah menjadi salah satu elit politik yang saling bekerjasama untuk mempertahankan kekuasaan. Peran politik militer diteliti dari motif dan dukungan hingga tingkat kesuksesan yang memiliki pengaruh besar dalam mengawal proses demokratisasi di Indonesia dan Thailand. Keterlibatan peran politik militer dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional dan menghambat proses demokratisasi.
- This study contains a comparison the political role of the military towards the development of democracy at the time of transition in Indonesia and Thailand. This research used descriptive exploratory method by interviewed Minister Counsellor (Political) of Indonesian Embassy for Thailand, Political Staff of Indonesian Embassy for Thailand, Regional Director of Amnesty International South East Asia dan Pasific, and the Head of LESPERSSI. The main factors driving military’s involvement in political life caused by the weakness of the civilian government and the disintegration of society (fragmented society). Both of these factors then open wide opportunity for the military to intervene in political life of the country. It happened in Indonesia and Thailand. After successfully gaining legitimacy through the Supersemar, Suharto made the ABRI as a major power supporters of his regime. While the military junta of Thailand has turned into one of a political elit, who are working together to maintain their power. The role of political militarist examined from the motives and support, up to the levels of success that has a great influence on the process of democratization in Indonesia and Thailand. The involvement of the role of political militarist can be serious threat for the national stability and impede the process of democratization.