Asas Proporsionalitas Pidana Subsider Denda Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Smg)

Main Author: NIVANDRIAN, DEVI
Format: Bachelors NonPeerReviewed application/pdf
Terbitan: , 2016
Subjects:
Online Access: http://eprints.umk.ac.id/6180/1/HALAMAN_JUDUL.pdf
http://eprints.umk.ac.id/6180/2/bab_1.pdf
http://eprints.umk.ac.id/6180/3/bab_2.pdf
http://eprints.umk.ac.id/6180/4/bab_3.pdf
http://eprints.umk.ac.id/6180/5/bab_4.pdf
http://eprints.umk.ac.id/6180/6/bab_5.pdf
http://eprints.umk.ac.id/6180/7/DAFTAR__PUSTAKA.pdf
http://eprints.umk.ac.id
http://eprints.umk.ac.id/6180/
Daftar Isi:
  • Skripsi dengan judul ”ASAS PROPORSIONALITAS PIDANA SUBSIDER DENDA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg)”.Secara umum bertujuan untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas pidana subsider denda pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana subsider denda pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis. Dalam penelitian ini mengunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa penerapan asas proporsionalitas pidana subsider denda pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang selama ini belum pernah diterapkan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana subsider denda pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, yaitu denganmelihat peristiwa hukumnya, terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi, melihat kemampuan finansial atau Jabatan, faktor Usia.