Implementasi Peran Serikat Pekerja Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Di Pt Pahala Kencana Kudus ( Studi Kasus Di Pt Pahala Kencana Kudus )
| Main Author: | LEGOWO, SUMIYARTO |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed application/pdf |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umk.ac.id/4519/1/HALAMAN_DEPAN.pdf http://eprints.umk.ac.id/4519/2/BAB_I.pdf http://eprints.umk.ac.id/4519/3/BAB_II.pdf http://eprints.umk.ac.id/4519/4/BAB_III.pdf http://eprints.umk.ac.id/4519/5/BAB_IV.pdf http://eprints.umk.ac.id/4519/6/BAB_V.pdf http://eprints.umk.ac.id/4519/7/DAFTAR_PUSTAKA.pdf http://eprints.umk.ac.id http://eprints.umk.ac.id/4519/ |
Daftar Isi:
- Secara umum bertujuan untuk mengetahui implementasi peran serikat pekerja dalam pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT Pahala Kencana Kudus. Selanjutnya menganalisis faktor yang menjadi penghambat Serikat Pekerja dalam mengimplementasikan perannya sebagai wakil pekerja di dalam pembuatan dan pelaksanaan PKB di PT Pahala Kencana Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan cara melakukan penelitian mengenai proses pembuatan dan pelaksanaan PKB di PT Pahala Kencana Kudus. Dalam teknik pengumpulan data, penulis mengguanakan data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan sumber data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur, makalah ilmiah, internet, data arsip serikat pekerja di Kabupaten Kudus, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian yang diperoleh menghasilkan 2 (dua) kesimpulan. Pertama, implementasi peran Serikat Pekerja dalam pembuatan PKB di PT Pahala Kencana Kudus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, kendala-kendala yang menjadi penghambatd alam pembuatan PKB tersebut yaitu tidak adanya koordinasi antara manajemen PT Pahala Kencana Kudus dengan Serikat Pekerja dalam menentukan kebijakan yang berkaitan kesejahteraan sosial pekerja dan penjatuhan sanksi disiplin. Akan tetapi, masalah-masalah yang muncul selama ini cukup diselesaikan melalui forum bipartit.