PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUDUS
| Main Author: | Suprihatiningsih, Nuning |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed application/pdf |
| Terbitan: |
, 2013
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umk.ac.id/2332/1/HALAMAN_JUDUL.pdf http://eprints.umk.ac.id/2332/2/BAB_I.pdf http://eprints.umk.ac.id/2332/3/BAB_II.pdf http://eprints.umk.ac.id/2332/4/BAB_III.pdf http://eprints.umk.ac.id/2332/5/BAB_IV.pdf http://eprints.umk.ac.id/2332/6/BAB_V.pdf http://eprints.umk.ac.id/2332/7/DAFTAR_PUSTAKA.pdf http://eprints.umk.ac.id/2332/ |
Daftar Isi:
- Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KUDUS”. Secara umum bertujuan mengulas tentang pelaksanaan dan implementasi Peraturan Menteri Lingnkungan Hidup sebagai upaya untuk pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (UKL – UPL) di Kabupaten Kudus dan Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (UKL – UPL) di Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam pkenelitian ini adalah yuridis sosiologis, dalam hal teknik pengumpulan data , penulis menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dan selanjutnya data tersebut disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup nomor 13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dalam Pelestarian Linghkungan Hidup di Kabupaten Kudus, khususnya pada perusahaan perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sudah menjalankan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2010, perusahaan yang dijadikan responden sudah melaksanakan UKL-UPL, meskipun masih ada kekurangannya, akan tetapi perusahaan sudah melaksanakan dengan baik. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan dan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup (UKL – UPL) di Kabupaten Kudus, sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa didalam kekurangan ada kelebihan-kelebihan. Pemrakarsa selalu membuat dokumen UKL-UPL yang dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melalui dinas terkait, sehingga dinas terkait bisa mengontrol dan memantau serta mengawasi industri-industri di Kabupaten Kudus. Kata Kunci : Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan UKL-UPL