Pelaksanaan electronic traffic law enforcement (e-tle) satlantas polres kudus terhadap pelanggar lalu-lintas oleh pengguna sepeda motor di wilayah kabupaten kudus
| Main Author: | WIBOWO, SATRIO |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umk.ac.id/16677/1/Halaman%20Judul.pdf http://eprints.umk.ac.id/16677/2/Bab%20I.pdf http://eprints.umk.ac.id/16677/3/Bab%20II.pdf http://eprints.umk.ac.id/16677/4/Bab%20III.pdf http://eprints.umk.ac.id/16677/5/Bab%20IV.pdf http://eprints.umk.ac.id/16677/6/Bab%20V.pdf http://eprints.umk.ac.id/16677/7/Bab%20V.pdf http://eprints.umk.ac.id/16677/8/Daftar%20Pustaka.pdf http://eprints.umk.ac.id/16677/ |
Daftar Isi:
- Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) SATLANTAS POLRES KUDUS TERHADAP PELANGGAR LASLU-LINTAS OLEH PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) serta untuk mengetahui bagaimana hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Satlantas Polres Kudus terhadap pelanggar lalu-lintas oleh pengguna sepeda motor di wilayah Kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Nondoktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan hasil amatan atas realitas sosial untuk dapat ditempatkan sebagai proposisi umum. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dan disusun secara utuh agar menjamin data tersbeut dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan E-TLE memiliki beberapa tahapan dari mulai pemantauan, verifikasi pelanggaran, penerbitan surat tilang yang kemudian dikirimkan kepada pelanggar, konfirmasi pelanggaran oleh pelanggar, kemudian pembayaran denda. Untuk hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan E-TLE berasal dari masyarakat yang tidak melek teknologi, kemudian sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan E-TLE, dimana kamera CCTV yang kurang memadai dan sedikitnya jumlah petugas posko E-TLE menyebabkan penegakan hukum E-TLE yang kurang merata.