Pelaksanaan diversi tingkat pengadilan terhadap pelaku tindak pidana anak di pengadilan negeri pati
| Main Author: | HARYANI, MUTIARA NUNGKY |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umk.ac.id/16649/1/HALAMAN%20JUDUL.pdf http://eprints.umk.ac.id/16649/2/BAB%20I.pdf http://eprints.umk.ac.id/16649/3/BAB%20II.pdf http://eprints.umk.ac.id/16649/4/BAB%20III.pdf http://eprints.umk.ac.id/16649/5/BAB%20IV.pdf http://eprints.umk.ac.id/16649/6/BAB%20V.pdf http://eprints.umk.ac.id/16649/7/DAFTAR%20PUSTAK.pdf http://eprints.umk.ac.id/16649/8/LAMPIRAN.pdf http://eprints.umk.ac.id/16649/ |
Daftar Isi:
- Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN DIVERSI TINGKAT PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI PATI” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Pati dan kendala-kendala pelaksanaan diversi tingkat pengadilan terhadap pelaku Tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Pati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dengan tujuan mengetahui permasalahan di lapangan serta data yang digunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Dari hasil penelitian, Pelaksanaan penerapan upaya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya khusus di Pengadilan Negeri Pati mengacu berdasarkan Undang – Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur Dua Belas Tahun yang mengatur tata cara pelaksanaan diversi di pengadilan meliputi persiapan diversi, tahapan musyawarah diversi, dan kesepakatan diversi. Pelaksanaan upaya penyelesaian secara Diversi di Pengadilan Negeri Pati mengalami beberapa kendala seperti kurangnya keahlian khusus seorang hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut dan para pihak saling berpegang teguh dengan pernyataannya masing masing.