penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras oplosan di kabupaten pati
| Main Author: | FAHMI, MUHAMAD DANIYAL |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umk.ac.id/16647/1/Halaman%20Judul.pdf http://eprints.umk.ac.id/16647/2/Bab%20I.pdf http://eprints.umk.ac.id/16647/3/Bab%20II.pdf http://eprints.umk.ac.id/16647/4/Bab%20III.pdf http://eprints.umk.ac.id/16647/5/Bab%20IV.pdf http://eprints.umk.ac.id/16647/6/Bab%20V.pdf http://eprints.umk.ac.id/16647/7/Daftar%20Pustaka.pdf http://eprints.umk.ac.id/16647/8/Lampiran.pdf http://eprints.umk.ac.id/16647/ |
Daftar Isi:
- Skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN DI KABUPATEN PATI”. Secara umun bertujuan untuk mengetahui.penyebab peredaran minuman keras oplosan yang terjadi di Kabupaten Pati banyak diselesaikan melalui pembinaan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum peredaran minuman keras oplosan di Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yang didukung dengan data primer dan data sekunder. Pendekatan penelitian pada kasus masih banyaknya peredaran minuman keras oplosan yang ada di Kabupaten Pati yang mana peraturan-peraturan sudah mengatur. Selain itu juga untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi sehingga masih tingginya angka peredaran minuman keras oplosan di Kabupaten Pati Hasil penelitian ditemukan bahwa pembinaan lebih banyak dilakukan oleh Kepolisian Resor Pati karena Aparat Penegak Hukum memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi. Diskresi dilakukan melalui pembinaan dialakukan dengan berbagai pertimbangan diantaranya: kebijakan pimpinan, baru pertama kali melakukan, barang bukti yang sedikit dan efisiensi waktu. Selain itu banyak kendala-kendala yang harus dihadapi dalam memutus peredaran minuman keras oplosan di Kabupaten Pati seperti: sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera, adanya oknum yang bermain, tidak seimbangnya antara luas wilayah dengan jumlah anggota Kepolisian Resor Pati.