Pelaksanaan pengelolaan barang bukti penyitaan beda wilayah hukum oleh kepolisian (studi kasus putusan nomor: 158/pid.b/2019/pn kds.)
| Main Author: | SUHENI, SUHENI |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umk.ac.id/16634/1/HALAMAN%20JUDUL.pdf http://eprints.umk.ac.id/16634/2/BAB%20I.pdf http://eprints.umk.ac.id/16634/3/BAB%20II.pdf http://eprints.umk.ac.id/16634/4/BAB%20III.pdf http://eprints.umk.ac.id/16634/5/BAB%20IV.pdf http://eprints.umk.ac.id/16634/6/BAB%20V.pdf http://eprints.umk.ac.id/16634/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://eprints.umk.ac.id/16634/ |
Daftar Isi:
- Sekripsi ini berjudul: Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Penyitaan Beda Wilayah Hukum Oleh Kepolisian (studi kasus putusan nomor: 158/Pid.B/2019/PN.Kds.), bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan Pengelolaan barang bukti beda wilayah hukum oleh Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor: 158/Pid.B/2019/PN.Kds.). serta untuk mengetahui hambatan – hambatan apakah yang dihadapi kepolisian dalam pengelolaan barang bukti penyitaan beda wilayah hukum oleh Kepolisian dan upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis / yuridis empiris. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan data primer. Setelah data diperoleh maka selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepolisian Resor Kudus dalam hal ini Sat Tahti (Satuan Tahanan dan barang Bukti) belum melaksanakan aturan yang ada dengan baik, dikarenakan tidak adanya tempat bagi rumah penyimpanan barang sitaan negara / Rupbasan, serta hambatan yang ada adalah kurang fahamnya petugas Sat Tahti di Polres Kudus, dan keterbatasan tempat dalam melakukan penyimpanan.