Pengaruh solvabilitas, komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan publik terhadap audit delay dengan reputasi kantor akuntan publik sebagai pemoderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2013 – 2017
| Main Author: | PUTRI, AMY AULIA |
|---|---|
| Format: | Bachelors NonPeerReviewed application/pdf |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umk.ac.id/12292/1/HALAMAN%20JUDUL.pdf http://eprints.umk.ac.id/12292/2/BAB%20I.pdf http://eprints.umk.ac.id/12292/3/BAB%20II.pdf http://eprints.umk.ac.id/12292/4/BAB%20III.pdf http://eprints.umk.ac.id/12292/5/BAB%20IV.pdf http://eprints.umk.ac.id/12292/6/BAB%20V.pdf http://eprints.umk.ac.id/12292/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://eprints.umk.ac.id/12292/8/LAMPIRAN.pdf http://eprints.umk.ac.id/12292/9/ARTIKEL.pdf http://eprints.umk.ac.id/12292/ http://eprints.umk.ac.id |
Daftar Isi:
- ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh solvabilitas, komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan publik terhadap audit delay, serta untuk mengetahui mampu tidaknya reputasi kantor akuntan publik memoderasi pengaruh solvabilitas, komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan dan kepemilikan publik terhadap audit delay. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 160 dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan solvabilitas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap audit delay. Reputasi kantor akuntan publik tidak dapat memoderasi pengaruh solvabilitas, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap audit delay. Reputasi kantor akuntan publik mampu memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap audit delay dan memperlemah pengaruh kepemilikan publik terhadap audit delay.