IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI DAERAH KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA BARAT ( STUDI PROGRAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SAOKA, DISTRIK SORONG BARAT KOTA SORONG )
| Main Author: | Bahalle, Rabiyat |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umpo.ac.id/3076/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf http://eprints.umpo.ac.id/3076/2/BAB%20I.pdf http://eprints.umpo.ac.id/3076/3/BAB%20II.pdf http://eprints.umpo.ac.id/3076/4/BAB%20III.pdf http://eprints.umpo.ac.id/3076/5/BAB%20IV.pdf http://eprints.umpo.ac.id/3076/6/BAB%20V%20%20DAN%20LAMPIRAN.pdf http://eprints.umpo.ac.id/3076/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://eprints.umpo.ac.id/3076/ http://library.umpo.ac.id |
Daftar Isi:
- Kata Kunci : Implementasi, Otonomi daerah khusus, Kelurahan Saoka. Dalam pelaksanaan program pembangunan dalam beberapa tahun kedepan di arahkan pada pembangunan berbasis kelurahan, untuk pemenuhan hak - hak dasar masyarakat Saoka asli, sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang merupakan perlindungan hak - hak masyarakat orang Saoka, Pegunungan dan Pesisir, Khususnya di Provinsi Papua pada Umumnya yaitu kewajiban untuk mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat harus di akui bahwa sekarang keinginan masyarakat Saoka belum di penuhi sehingga mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan kesenjangan sosial antara masyarakat dengan pemerintah Kelurahan, yag ada di wilayah distrik Sorong Barat, rendanya kualitas sumber daya manusia (SDM), (pendidikan), pendapatan masyarakat (ekonomi ) kondisi ini di perparah dengan kurangnya kebijakan pemerintah dan perhatian khusus dari kepala distrik yang hanya berpihak kepada masyarakat yang berada di lingkungan Kelurahan Saoka. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dibahas adalah (1) Bagaimana Implementasi Undang – Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua Barat dalam Studi pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan Saoka ? (2) Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang – Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua Barat dalam Studi pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan Saoka ? (3)Apa kendala implementasi Undang – Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah Khusus bagi Provinsi Papua Barat dalam Studi pelaksanaan program pembangunan di Kelurahan Saoka ? Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Saoka Sorong Barat Kota Sorong. Dan sumber datanya adalah Kepala Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Kepala Kelurahan Saoka, Ketua RT di Kelurahan Saoka. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data diskriptif kualitatif. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian Implementasi Undang – Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Daerah Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Dalam Studi Program Pembangunan di Kelurahan Saoka Sorong Barat Kota Sorong berjalan dengan baik. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam program pembangunan adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang – Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Daerah Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Dalam Studi Program Pembangunan di Kelurahan Saoka Sorong Barat Kota Sorong. Kendala Implementasi Undang – Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Daerah Khusus Bagi Provinsi Papua Barat Dalam Studi Program Pembangunan di Kelurahan Saoka Sorong Barat Kota Sorong. Masih terdapat pandangan yang kurang bersependapat dengan masyarakat lain sehingga menjadi terhambat untuk di lanjutkan program pembangunan yang di rencanakan oleh pemerintah di kelurahan saoka