IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PONOROGO TENTANG PERDA NOMOR 5 TAHUN 2011 DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Penelitian pada Pedagang Kaki lima di Jalan Jendral Sudirman Ponorogo)
| Main Author: | PUTRI MUSTIKA HK., LUJENG |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.umpo.ac.id/2807/1/Cover.pdf http://eprints.umpo.ac.id/2807/2/bab%201.pdf http://eprints.umpo.ac.id/2807/3/bab%202.pdf http://eprints.umpo.ac.id/2807/4/bab%203.pdf http://eprints.umpo.ac.id/2807/5/bab%204.pdf http://eprints.umpo.ac.id/2807/6/LAMPIRAN-2.pdf http://eprints.umpo.ac.id/2807/ http://library.umpo.ac.id |
Daftar Isi:
- Penulisan ini bertujuan ingin mengetahui (1) Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) ? (2) Hambatan apa yang dihadapi pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) ? Informan dalam penelitian ini adalah berasal dari pegawai Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ponorogo, kemudian dari Paguyuban PKL Ngudi Boga dan Pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan beberapa pembahasan kemudian dapat diperoleh kesimpulan, (1) Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dijalankan dengan cara baik, dan penuh kebersamaan yang diikuti dengan kesadaran yang tinggi diantara masing-masing yang berkepentingan. (2) Perlakuan kekerasan tidak pernah terjadi, sehingga keharmonisan pemerintah daerah, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan para pedagang kaki lim (PKL) sangat terjaga dengan baik. (3) Terdapatnya hambatan yang paling utama adalah keterbatasan lokasi yang dapat digunakan sebagai lahan kegiatan para pedagang kaki lima, sehingga untuk penataan yang lebih baik masih sulit dilakukan. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pedagang Kaki Lima