Cover Image

IMPLEMENTASI ARTICLE VI GATT 1994 (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE) TENTANG DUMPING DALAM PERATURAN HUKUM INDONESIA (STUDI PENGARUHI DUMPING BAGI PERDADANGAN IMERNASIONAL INDONESIA)

Main Author: Dwiwarno, Nuswantoro
Format: Monograph NonPeerReviewed application/pdf
Terbitan: FAKULTAS HUKUM , 2002
Subjects:
K Law (General)
Online Access: http://eprints.undip.ac.id/20512/1/2654-ki-fh-03.pdf
http://eprints.undip.ac.id/20512/
ctrlnum 20512
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>IMPLEMENTASI ARTICLE VI GATT 1994 (GENERAL&#xD; AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE) TENTANG DUMPING&#xD; DALAM PERATURAN HUKUM INDONESIA&#xD; (STUDI PENGARUHI DUMPING BAGI PERDADANGAN IMERNASIONAL&#xD; INDONESIA)&#xD; </title><creator> Dwiwarno, Nuswantoro</creator><subject>K Law (General)</subject><description>Proses globalisasi dalam bidang perdagangan serta perkembangan di beberapa bidang lain, ir.erupakan salah satu alasan bersatunya perekonomian antar bangsa, dimana hal ini mengakibatkap terjalinnya saling ketergantungan dan berintegrasinya ekonomi nasional dalam perckonomian global, dalam suatu mekanisme pasar yang dijiwai persaingan yang makin ketat. Ketatnya persaingan antar pelaku ekonomi, ternyata juga mendorong dilakukannya persaingan curang (w?fair competition), baik dalam bentuk harga maupun non harga, misalnya dumping, penetapan quota impor, pengenaan pajak yang tinggi terhadap produk-produk impor dan lain sebagainya.&#xD; Pemerintah melalui regulasi-regulasinya terkadang juga turut menciptakan kondisi dengan rnemberi kemudahan-kemudahan pada para pengusaha domestik yang sifatnya diskriminatif, dimana kebijakan tersebut bertentangan dengan persetujuan urnum tentang perdagangan internasional GATT. Tindakan dan kebijakan yang kurang tepat tersebut dapat berakibat sebaliknya, karena baik eksportir maupun pemerintah dapat dituduh telah melakukan dumping terhadap produk ekportnya dan pada gilirannya nanti tidak mustahil apabita produk-produk eksport yang ditudth dumping dad negara tersebut akan dihentikan pemasarannya di negara importir dan negara exportir hams membayar biaya masuk anti dumping (anti dumping dutie&#x2022;) kepada importir yang inerasa dirugikan. Adanya kewajiban membayar anti dumping duties maupun tindakan balasan sepihak selama proses penyelidikan dumping, akan berdampak pada penurunan quota ekport yang pada gilirannya turut mempengaruhi petnasukan devisa regara. Sebaliknya, apabila terdapat produk import yang masuk dan dijual dengan hargS dumping, juga akan berpengaruh terhadap penjualan produk domestik yang dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan domestik merugi dan bangkrut.&#xD; Oleh karenanya fenomena ini dirasa sangat penting untuk dilakukan penettiian guna mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dan praktek empiris yang berkaitan dengan masalah dumping, sehingga Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani persetujnan umum tentang tarif dan perdagangan dapat mempersiapkan did dalam menghadapi perdagangan bebas.&#xD; </description><publisher>FAKULTAS HUKUM</publisher><date>2002</date><type>Document:Monograph</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://eprints.undip.ac.id/20512/1/2654-ki-fh-03.pdf</identifier><identifier>Dwiwarno, Nuswantoro (2002) IMPLEMENTASI ARTICLE VI GATT 1994 (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE) TENTANG DUMPING DALAM PERATURAN HUKUM INDONESIA (STUDI PENGARUHI DUMPING BAGI PERDADANGAN IMERNASIONAL INDONESIA). Documentation. FAKULTAS HUKUM.</identifier><relation>http://eprints.undip.ac.id/20512/</relation><recordID>20512</recordID></dc>
format Document:Monograph
Document
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
File:application/pdf
File
author Dwiwarno, Nuswantoro
title IMPLEMENTASI ARTICLE VI GATT 1994 (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE) TENTANG DUMPING DALAM PERATURAN HUKUM INDONESIA (STUDI PENGARUHI DUMPING BAGI PERDADANGAN IMERNASIONAL INDONESIA)
publisher FAKULTAS HUKUM
publishDate 2002
topic K Law (General)
url http://eprints.undip.ac.id/20512/1/2654-ki-fh-03.pdf
http://eprints.undip.ac.id/20512/
contents Proses globalisasi dalam bidang perdagangan serta perkembangan di beberapa bidang lain, ir.erupakan salah satu alasan bersatunya perekonomian antar bangsa, dimana hal ini mengakibatkap terjalinnya saling ketergantungan dan berintegrasinya ekonomi nasional dalam perckonomian global, dalam suatu mekanisme pasar yang dijiwai persaingan yang makin ketat. Ketatnya persaingan antar pelaku ekonomi, ternyata juga mendorong dilakukannya persaingan curang (w?fair competition), baik dalam bentuk harga maupun non harga, misalnya dumping, penetapan quota impor, pengenaan pajak yang tinggi terhadap produk-produk impor dan lain sebagainya. Pemerintah melalui regulasi-regulasinya terkadang juga turut menciptakan kondisi dengan rnemberi kemudahan-kemudahan pada para pengusaha domestik yang sifatnya diskriminatif, dimana kebijakan tersebut bertentangan dengan persetujuan urnum tentang perdagangan internasional GATT. Tindakan dan kebijakan yang kurang tepat tersebut dapat berakibat sebaliknya, karena baik eksportir maupun pemerintah dapat dituduh telah melakukan dumping terhadap produk ekportnya dan pada gilirannya nanti tidak mustahil apabita produk-produk eksport yang ditudth dumping dad negara tersebut akan dihentikan pemasarannya di negara importir dan negara exportir hams membayar biaya masuk anti dumping (anti dumping dutie•) kepada importir yang inerasa dirugikan. Adanya kewajiban membayar anti dumping duties maupun tindakan balasan sepihak selama proses penyelidikan dumping, akan berdampak pada penurunan quota ekport yang pada gilirannya turut mempengaruhi petnasukan devisa regara. Sebaliknya, apabila terdapat produk import yang masuk dan dijual dengan hargS dumping, juga akan berpengaruh terhadap penjualan produk domestik yang dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan domestik merugi dan bangkrut. Oleh karenanya fenomena ini dirasa sangat penting untuk dilakukan penettiian guna mengkaji ketentuan-ketentuan hukum dan praktek empiris yang berkaitan dengan masalah dumping, sehingga Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani persetujnan umum tentang tarif dan perdagangan dapat mempersiapkan did dalam menghadapi perdagangan bebas.
id IOS2852.20512
institution Universitas Diponegoro
institution_id 69
institution_type library:university
library
library Perpustakaan Universitas Diponegoro
library_id 485
collection Diponegoro University Institutional Repository
repository_id 2852
city SEMARANG
province JAWA TENGAH
repoId IOS2852
first_indexed 2016-09-15T18:12:16Z
last_indexed 2016-09-22T20:58:12Z
recordtype dc
_version_ 1765880719125512192
score 17.13294

Lihat Juga