KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KAITANNYA DENGAN KETENTUAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
| Main Author: | APRINI, ERPINKA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed application/pdf |
| Terbitan: |
, 2007
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.undip.ac.id/15532/1/Erpinka_Aprini.pdf http://eprints.undip.ac.id/15532/ |
| ctrlnum |
15532 |
|---|---|
| fullrecord |
<?xml version="1.0"?>
<dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><title>KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
KAITANNYA DENGAN KETENTUAN PASAL 32 AYAT (2)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG PENDAFTARAN TANAH</title><creator> APRINI, ERPINKA</creator><subject>K Law (General)</subject><description>Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian
hukum bagi pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan hal
tersebut dibuat peraturan mengenai pendaftaran tanah, salah satunya adalah Pasal 32 ayat
(2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Namun pada kenyatannya masih terdapat permasalahan
dalam hal kepemilikan sebidang tanah yang berhubungan dengan pasal ini, yaitu terhadap
sebidang tanah yang sudah dikuasai oleh subjek hukum selama bertahun-tahun dan telah
dilengkapi dengan sertipikat. Terhadap tanah itu masih ada pihak luar yang menuntut
hak atas tanah tersebut. Sampai saat ini Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang
seharusnya dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan di atas masih menimbulkan
perbedaan. Mengingat keberadaan pasal ini tidak sesuai dengan sistem publikasi negatif
yang dianut oleh pendaftaran tanah di Indonesia, dimana sertipikat bukanlah merupakan
alat bukti yang mutlak melainkan sertipikat merupakan alat bukti yang kuat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 32 ayat (2)
PP Nomor 24 Tahun 1997 dalam penyelesaian permasalahan di bidang pendaftaran
tanah, untuk mengetahui pendapat teoritisi tentang jaminan kepastian kepemilikan
sertipikat terhadap hak atas tanah berdasarkan pasal ini dan untuk mengetahui pendapat
praktisi hukum (Hakim, Pengacara, PPAT, Pejabat Kantor Pertanahan) serta masyarakat
mengenai keberadaan pasal ini sebagai salah satu pemecahan dalam penyelesaian
permasalahan di bidang pendaftaran tanah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.
Data sekunder yang berhubungan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997
merupakan data utama dalam penelitian ini dan didukung pula dengan data primer yang
dikumpulkan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen-dokumen hukum, wawancara
dan penggunaan kuesioner.
Penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 oleh hakim dalam
menyelesaikan sengketa tanah masih terdapat perbedaan. Pasal ini belum mengikat hakim
dalam memutus sengketa. Diterapkannya pasal ini masih tergantung dari pertimbangan
hakim apakah akan membawa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Karena adanya dua
kepentingan yang saling terbentur yaitu jika Penggugat benar-benar pemilik hak atas
tanah yang sebenarnya dan Tergugat benar-benar memperoleh hak atas tanahnya dengan
itikad baik Sehingga diterapkan atau tidaknya pasal ini pada penyelesaian sengketa tanah
ada pada wewenang hakim yang mengadili perkara. Keberadaan pasal ini juga masih
menimbulkan perbedaan pendapat baik dari teoritisi dan praktisi hukum serta masyarakat
pemegang sertipikat. Umumnya praktisi hukum yang berkaitan langsung dengan
penyelesaian sengketa tanah (hakin dan pengacara) menyatakan keberatannya terhadap
diterapkannya pasal ini sedangkan praktisi hukum yang berkaitan langsung dengan
pendaftaran tanah (PPAT dan Pejabat Kantor Pertanahan) dan masyarakat pemegang
sertipikat menyatakan setuju diterapkannya pasal ini dalam menyelesaikan masalah
sengketa tanah.
Keberadaan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 pada intinya adalah untuk
meminta perhatian pada Pengadilan, terutama hakim yang memutus sengketa bahwa ada
konsep rechtverwerking, yaitu konsep asal dari pasal ini yang sudah diterapkan berkalikali
oleh Mahkamah Agung dalam meyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Pada
umumnya pendapat yang menyetujui diterapkannya pasal ini karena dapat dianggap
xii
memberikan jaminan kepastian hukum pemegang sertipikat hak atas tanah. Sedangkan
pendapat yang tidak menyetujui diterapkannya pasal ini karena dikuatirkan akan terjadi
ketidakadilan terhadap pemilik hak yang sebenarnya karena pemilik hak dapat kehilangan
hak yang sebenarnya ia punyai.

One of the subjects of land registering is to give rule of law to the right owner to
the land. Therefore, to make it happen was established the rule about land registering, one
of them was Article 32 section (2) of Governmental Regulation No. 24 year 1997. But, in
fact there are still problems concerning the ownership of a piece of land corresponding
this Section, that is, to a piece of land that have already taken charge by law subject
during through years and completed with certificates. There are still parties claiming to
the land prosecuting the right of the land. Till now, Article 32 section (2) of
Governmental Regulation No.24 year 1997 that should can be the solution to the
problems, but there are still causing differences. Considering the existing of this Article
was not appropriate with negative publication system that embraced by land registering in
Indonesia where the certificate did not constitute the exact evidence instrument but the
certificate is constitute strong evidence instrument.
The subject of this research was to know the application of Article 32 section (2)
of Governmental Regulation No. 24 year 1997 in overcoming the problems in land
registering, to know the theoretician opinion about assurance guaranty of certificate
ownership to the right of land pursuant to this Article and to know the opinion of
practitioner in law (judge, lawyer, Functionary of Act of Law Maker, functionary of Land
Affair Office) also people about the existence of this Article as one of problem solver in
land registering sector.
Method used in this research was juridical normative method. Secondary data
corresponding with Article 32 section (2) of Governmental Regulation No.24 year 1997
constituting the main data in this research and supported also by primary data gathered.
Data was gathered by documents of law study, interview and questioner usage.
The implementation of Article 32 section (2) of Governmental Regulation No.24
year 1997 by judges in solving the land dispute was still causing differences. This Article
not yet includes the judge in deciding the dispute. The implementation of this Article was
still depends on judge consideration whether will be fair to the lawsuits. Because there
are two business that impinge each other, that is, if the Plaintiff was really had the
authentic right of the land and the Sued was really had the right of the land with good
faith. So, the application of this Article to solving this dispute is in judge authority that
judging the case. The existence of this Article is still makes difference opinion both
theoretician and practitioner of low and also people who have the certificate. Generally,
the practitioners in law that directly corresponding to the land dispute solving (judge and
lawyer) clarify the objection to the implementation of this Article, while the practitioners
in law that directly corresponding to the land registering (Functionary of Act of Law
Maker and Functionary of Land Affair Office) and the people who have the certificate
clarify agreed with the implementation of this Article in solving the land registering
problems.
The Point of the existence of Article 32 section (2) of Governmental Regulation
No.24 year 1997 was asking the attention of court, especially judge that deciding the
dispute, that there was rechtverwerking concept, that is the basic concept of this Article
that have already implemented many times by Supreme Court in solving the land dispute
in Indonesia. Generally, the opinion that agreed with the Implementation of this Article
because can be assumed to give the rule of law guarantee to the owner of certificate of
land right. While, the opinion from who disagreed the implementation of this Article
xiv
because of afraid to be injustice to the real owner, because the right owner could lose the
real right they really have.</description><date>2007</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>File:application/pdf</type><identifier>http://eprints.undip.ac.id/15532/1/Erpinka_Aprini.pdf</identifier><identifier>APRINI, ERPINKA (2007) KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KAITANNYA DENGAN KETENTUAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.</identifier><relation>http://eprints.undip.ac.id/15532/</relation><recordID>15532</recordID></dc>
|
| format |
Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview File:application/pdf File |
| author |
APRINI, ERPINKA |
| title |
KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
KAITANNYA DENGAN KETENTUAN PASAL 32 AYAT (2)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG PENDAFTARAN TANAH |
| publishDate |
2007 |
| topic |
K Law (General) |
| url |
http://eprints.undip.ac.id/15532/1/Erpinka_Aprini.pdf http://eprints.undip.ac.id/15532/ |
| contents |
Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian
hukum bagi pemegang hak atas tanah. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan hal
tersebut dibuat peraturan mengenai pendaftaran tanah, salah satunya adalah Pasal 32 ayat
(2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Namun pada kenyatannya masih terdapat permasalahan
dalam hal kepemilikan sebidang tanah yang berhubungan dengan pasal ini, yaitu terhadap
sebidang tanah yang sudah dikuasai oleh subjek hukum selama bertahun-tahun dan telah
dilengkapi dengan sertipikat. Terhadap tanah itu masih ada pihak luar yang menuntut
hak atas tanah tersebut. Sampai saat ini Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang
seharusnya dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan di atas masih menimbulkan
perbedaan. Mengingat keberadaan pasal ini tidak sesuai dengan sistem publikasi negatif
yang dianut oleh pendaftaran tanah di Indonesia, dimana sertipikat bukanlah merupakan
alat bukti yang mutlak melainkan sertipikat merupakan alat bukti yang kuat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 32 ayat (2)
PP Nomor 24 Tahun 1997 dalam penyelesaian permasalahan di bidang pendaftaran
tanah, untuk mengetahui pendapat teoritisi tentang jaminan kepastian kepemilikan
sertipikat terhadap hak atas tanah berdasarkan pasal ini dan untuk mengetahui pendapat
praktisi hukum (Hakim, Pengacara, PPAT, Pejabat Kantor Pertanahan) serta masyarakat
mengenai keberadaan pasal ini sebagai salah satu pemecahan dalam penyelesaian
permasalahan di bidang pendaftaran tanah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.
Data sekunder yang berhubungan dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997
merupakan data utama dalam penelitian ini dan didukung pula dengan data primer yang
dikumpulkan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen-dokumen hukum, wawancara
dan penggunaan kuesioner.
Penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 oleh hakim dalam
menyelesaikan sengketa tanah masih terdapat perbedaan. Pasal ini belum mengikat hakim
dalam memutus sengketa. Diterapkannya pasal ini masih tergantung dari pertimbangan
hakim apakah akan membawa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Karena adanya dua
kepentingan yang saling terbentur yaitu jika Penggugat benar-benar pemilik hak atas
tanah yang sebenarnya dan Tergugat benar-benar memperoleh hak atas tanahnya dengan
itikad baik Sehingga diterapkan atau tidaknya pasal ini pada penyelesaian sengketa tanah
ada pada wewenang hakim yang mengadili perkara. Keberadaan pasal ini juga masih
menimbulkan perbedaan pendapat baik dari teoritisi dan praktisi hukum serta masyarakat
pemegang sertipikat. Umumnya praktisi hukum yang berkaitan langsung dengan
penyelesaian sengketa tanah (hakin dan pengacara) menyatakan keberatannya terhadap
diterapkannya pasal ini sedangkan praktisi hukum yang berkaitan langsung dengan
pendaftaran tanah (PPAT dan Pejabat Kantor Pertanahan) dan masyarakat pemegang
sertipikat menyatakan setuju diterapkannya pasal ini dalam menyelesaikan masalah
sengketa tanah.
Keberadaan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 pada intinya adalah untuk
meminta perhatian pada Pengadilan, terutama hakim yang memutus sengketa bahwa ada
konsep rechtverwerking, yaitu konsep asal dari pasal ini yang sudah diterapkan berkalikali
oleh Mahkamah Agung dalam meyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Pada
umumnya pendapat yang menyetujui diterapkannya pasal ini karena dapat dianggap
xii
memberikan jaminan kepastian hukum pemegang sertipikat hak atas tanah. Sedangkan
pendapat yang tidak menyetujui diterapkannya pasal ini karena dikuatirkan akan terjadi
ketidakadilan terhadap pemilik hak yang sebenarnya karena pemilik hak dapat kehilangan
hak yang sebenarnya ia punyai.
One of the subjects of land registering is to give rule of law to the right owner to
the land. Therefore, to make it happen was established the rule about land registering, one
of them was Article 32 section (2) of Governmental Regulation No. 24 year 1997. But, in
fact there are still problems concerning the ownership of a piece of land corresponding
this Section, that is, to a piece of land that have already taken charge by law subject
during through years and completed with certificates. There are still parties claiming to
the land prosecuting the right of the land. Till now, Article 32 section (2) of
Governmental Regulation No.24 year 1997 that should can be the solution to the
problems, but there are still causing differences. Considering the existing of this Article
was not appropriate with negative publication system that embraced by land registering in
Indonesia where the certificate did not constitute the exact evidence instrument but the
certificate is constitute strong evidence instrument.
The subject of this research was to know the application of Article 32 section (2)
of Governmental Regulation No. 24 year 1997 in overcoming the problems in land
registering, to know the theoretician opinion about assurance guaranty of certificate
ownership to the right of land pursuant to this Article and to know the opinion of
practitioner in law (judge, lawyer, Functionary of Act of Law Maker, functionary of Land
Affair Office) also people about the existence of this Article as one of problem solver in
land registering sector.
Method used in this research was juridical normative method. Secondary data
corresponding with Article 32 section (2) of Governmental Regulation No.24 year 1997
constituting the main data in this research and supported also by primary data gathered.
Data was gathered by documents of law study, interview and questioner usage.
The implementation of Article 32 section (2) of Governmental Regulation No.24
year 1997 by judges in solving the land dispute was still causing differences. This Article
not yet includes the judge in deciding the dispute. The implementation of this Article was
still depends on judge consideration whether will be fair to the lawsuits. Because there
are two business that impinge each other, that is, if the Plaintiff was really had the
authentic right of the land and the Sued was really had the right of the land with good
faith. So, the application of this Article to solving this dispute is in judge authority that
judging the case. The existence of this Article is still makes difference opinion both
theoretician and practitioner of low and also people who have the certificate. Generally,
the practitioners in law that directly corresponding to the land dispute solving (judge and
lawyer) clarify the objection to the implementation of this Article, while the practitioners
in law that directly corresponding to the land registering (Functionary of Act of Law
Maker and Functionary of Land Affair Office) and the people who have the certificate
clarify agreed with the implementation of this Article in solving the land registering
problems.
The Point of the existence of Article 32 section (2) of Governmental Regulation
No.24 year 1997 was asking the attention of court, especially judge that deciding the
dispute, that there was rechtverwerking concept, that is the basic concept of this Article
that have already implemented many times by Supreme Court in solving the land dispute
in Indonesia. Generally, the opinion that agreed with the Implementation of this Article
because can be assumed to give the rule of law guarantee to the owner of certificate of
land right. While, the opinion from who disagreed the implementation of this Article
xiv
because of afraid to be injustice to the real owner, because the right owner could lose the
real right they really have. |
| id |
IOS2852.15532 |
| institution |
Universitas Diponegoro |
| institution_id |
69 |
| institution_type |
library:university library |
| library |
Perpustakaan Universitas Diponegoro |
| library_id |
485 |
| collection |
Diponegoro University Institutional Repository |
| repository_id |
2852 |
| city |
SEMARANG |
| province |
JAWA TENGAH |
| repoId |
IOS2852 |
| first_indexed |
2016-09-15T18:08:31Z |
| last_indexed |
2016-09-22T20:54:28Z |
| recordtype |
dc |
| _version_ |
1765880688743022592 |
| score |
17.13294 |