PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN MEDIA LUAR RUANG (BILLBOARD) PADA PT TRESS' MEDIATAMA PARIWARA DI SEMARANG
Main Author: | ISTANTY, DIANA SYLVIE |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed application/pdf |
Terbitan: |
, 2005
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://eprints.undip.ac.id/13248/1/2005MNOT3716.pdf http://eprints.undip.ac.id/13248/ |
Daftar Isi:
- Pemasangan iklan media luar ruang (billboard) Swasta Nasional Indonesia merupakan upaya untuk memberikan informasi mengenai hasil barang dan atau jasa untuk lebih dapat dikenal oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya diharapkan penjualan barang dan atau jasa akan meningkat dan pihak iklan media luar ruang (billboard) akan memungut dan mendapatkan imbalan uang dari pemasang iklan (Biro Iklan). Secara umum penelitian ini bertujuan mendapat informasi tentang untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan pada media luar ruang PT Trissi Mediatama Pariwara di Semarang, akibat hukum bila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut wanprestasi dan bagaimana bila terjadi overmacht dalam perjanjian pemasangan iklan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah¬kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan pada media luar ruang PT Trissi Mediatama Pariwara di Semarang yaitu dalam melakukan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, maka faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut adalah faktor itikad baik. Peranan itikad baik dalam perjanjian sangat penting, sebab faktor ini dapat menetukan tercapainya pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat dengan baik atau mengakibatkan pembatalan dari suatu perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut. Akibat hukum bila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut wanprestasi adalah jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak maka akibat hukum yang dapat dibebankan berupa ganti kerugian yang tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya sehingga ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam musvawarah Yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jika teriadi fwermacht_ maka kedua belah pihak tetap berkewaiiban memenuhi semua kewaiihannva. termasuk kewaiiban di dalam menwiesaikan utang_- niutang dan administrasi lainnva yang belum terselesaikan.