IDEOLOGI PEMBENTUKAN KERAJAAN ISRAEL Kritik Ideologi Terhadap Teks I Samuel 8:1-22

Main Author: MONITOR
Other Authors: ROBERT SETIO,
Format: Bachelors
Terbitan: SInTA - Unit Perpustakaan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) Yogyakarta , 2007
Subjects:
Daftar Isi:
  • ABSTRAKSIKarya tulis ini tentang kritik ideologi yang melatarbelakangi terbentuknya kerajaan di Israel kuna sebagaimana yang terdapat dalam teks I Samuel 8. Pembentukan kerajaan Israel tidak terlepas dari ideologi tertentu yang dimiliki oleh kelompok kelompok yang berperan dalam kehidupan masyarakat Israel pada saat itu. Ideologi itu sedemikian rupa dipropagandakan sehingga nampak adanya peran kerajaan yang sangat besar dalam kehidupan umat Israel. Propaganda itu diantaranya dilakukan dengan tulisan tulisan yang kemudian dikenal diantaranya seperti yang tercatat dalam kitab I Samuel 8. Dengan demikian di dalam teks I Samuel juga tidak terlepas dari idelogi kerajaan yang bisa disebut ideologi penguasa. Semua ini menjadi sasaran penyelidikan kritik ideologi. Penulis teks I Samuel 8 memiliki ideologi yang cenderung mendapat pengaruh dari penguasa. Sehingga meskipun memunculkan keengganan terhadap kerajaan tetapi pada akhirnya tidak melarang adanya pemerintah kerajaan.Sebagaimana umumnya suatu ideologi yang digerakkan oleh penguasa akan dipertahankan dengan sekuat tenaga, demikian juga dengan ideologi kerajaan. Salah satu contoh ciri dari ideologi kerajaan adalah mempertahankan kekuasaan sekuat tenaga. Keadaan ini memiliki sisi positip tetapi juga bisa negatip. Sisi positipnya yaitu keadaan ini diperlukan untuk memelihara stabilitas, keamanan dan ketentraman. Namun pada sisi negatip, mempertahankan kekuasaan cenderung menjadikan penguasa tidak mampu lagi memperhatikan kepentingan orang banyak, di samping itu cenderung menjadi anti terhadap perubahan. Adanya perubahan dianggap sebagai musuh besar.Ideologi kerajaan atau ideologi penguasa tidak hanya muncul pada zaman kuna, tetapi juga terjadi pada masa modern seperti sekarang ini. Kritik terhadap ideologi penguasa tetap perlu dilakukan dengan suatu harapan tercapainya pemenuhan kepentingan pihak penguasa dan pihak orang banyak. Di samping itu tindakan-tindakan yang merugikan kedua belah pihak bisa dieliminir. Namun bukan hanya kritik. Keterlibatan secara aktip kedua belah pihak untuk menghadirkan satabilitas, kedamaian menuju kesejahteraan bersama tetap harus dilakukan.viii