Lihat Juga

• Kedudukan Hukum Adat Minangkabau pada Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Padang Terhadap Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Milik Atas Tanahantara Masyarakat Hukum Adat dengan kepala kantor Pertanahan Kabupaten/kota
  oleh: Muhamad Afif
  Terbitan: (2022)
• KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DINYATAKAN BATAL OLEH PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
  oleh: MUHAMMAD KHAIRULLAH
  Terbitan: (2019)
• KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TIMBULNYA TUMPANG TINDIH SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS TANAH (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN/AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA PONTIANAK)
  oleh: Sari, Syarifah Lia Malini
  Terbitan: (2017)
• Aspek Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
  oleh: Dwita C. C. Walalayo
  Terbitan: (2012)
• Tanggungjawab kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kampar terhadap putusan pengadilan Tata Usaha Negara tentang sertifikat Ganda bagi pemegang hak atas tanah
  oleh: Anil Dasra Asmarta
  Terbitan: (2016)