PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MENGANIAYA SESAMA ANGGOTA TNI (Studi Kasus Putusan nomor: PUT/215-K/PM.III-12/AL/XI/2009)
| Main Author: | IRSAN , GUSFRIANTO |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed application/pdf |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.upnjatim.ac.id/4893/1/file1.pdf http://eprints.upnjatim.ac.id/4893/2/file2.pdf http://eprints.upnjatim.ac.id/4893/ |
Daftar Isi:
- Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah: Untuk mengetahui, menganalisis pertimbangan hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana militer dan mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa oditur atas pidana percobaan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif hal ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari suatu permasalahan hukum. Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan. Langkah pembahasan dilakukan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menurut pengamatan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yuridis. Sebenarnya pidana yang dijatuhkan bukan pidana bersyarat melainkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan agar citra kesatuan militer di mata masyarakat tetap baik dan bagi pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatanya lagi. Dalam kasus penganiayaan sesama anggota Tentara Nasioanal Indonesia yang di pidana bersyarat, jaksa oditur seharusnya melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Militer III-12 Surabaya, tetapi jaksa oditur tidak melakukan upaya hukum banding. Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, Upaya Hukum, Pengadilan Militer.