Tampilan Petugas: LEGAL STANDING ADVOKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-VII/2009 (KAJIAN TERHADAP PENDAPAT HAKIM PA PEKALONGAN DAN PTA SEMARANG ATAS PERKARA NO.130/PDT.G/2011/PA.PKL)

LEGAL STANDING ADVOKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-VII/2009 (KAJIAN TERHADAP PENDAPAT HAKIM PA PEKALONGAN DAN PTA SEMARANG ATAS PERKARA NO.130/PDT.G/2011/PA.PKL)

Main Author:	Khamdanah, Umi
Format:	Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa:	eng
Terbitan:	, 2015
Subjects:	180113 Family Law 18012828 Islamic Family Issues & Mediation Arbitration 180199 Law not elsewhere classified
Online Access:	http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/1/1.cover.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/2/2.%20pernyataan%20keaslian.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/3/3.%20Nota%20pembimbing.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/4/4.%20Pengesahan.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/5/7.ABSTRAK.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/6/9.DAFTAR%20ISI.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/7/10.BAB%20I.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/8/11.BAB%20II.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/9/12.BAB%20III.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/10/13.BAB%20IV.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/11/14.BAB%20V.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/12/15.DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/ http://www.stain-pekalongan.ac.id/

ctrlnum	1033
fullrecord	<?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/</relation><title>LEGAL STANDING ADVOKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-VII/2009 (KAJIAN TERHADAP PENDAPAT HAKIM PA PEKALONGAN DAN PTA SEMARANG ATAS PERKARA NO.130/PDT.G/2011/PA.PKL)</title><creator>Khamdanah, Umi</creator><subject>180113 Family Law</subject><subject>18012828 Islamic Family Issues & Mediation/Arbitration</subject><subject>180199 Law not elsewhere classified</subject><description>Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Analisis atas Presepsi Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama Atas Legal Standing Advokat Pasca Judicial Review Mahkamah Konstitusi atas Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan Sumpah Advokat (Studi Kasus Putusan Hakim Atas Perkara No. 130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl). Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa salah satu advokat pihak berperkara ditolak beracara di Pegadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang atas kasus putusan No. 130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl karena belum disumpah di Pengadilan Tinggi. Padahal telah ada putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi (JR MK) terhadap pasal 4 ayat 1 UU No. 18 tahun 2003. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan PA Pekalongan dan PTA Semarang sebagai locus research. Hal itu mengingat pada kedua lembaga peradilan itu terdapat perkara yg ketika di Peradilan tingkat Pertama (PA), legal standing advokatnya tidak dipermasalahkan, namun ketika dilakukan banding ke PTA, salah satu advokatnya ditolak legal standing-nya. Hal ini mengundang keingintahuan penulis untuk meneliti persepsi masing-masing hakim di lingkungan peradilan agama tersebut tentang legal standing advokat yang didasarkan pada tempat pengangkatan sumpah profesi advokat. Permasalahan selanjutnya adalah mengenai dasar hukum putusan atas masalah tersebut. Dengan telah dilakukannya JR MK atas pasal 4 ayat 1 UU th 2003, seharusnya hakim menaati putusan JR MK tersebut sebagai UU. Untuk itu perlu diteliti juga persepsi mereka tentang daya ikat putusan JR MK di atas hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutuskan perkara. Sumpah pada hakikatnya adalah janji seseorang yang akan menjalani profesi kepada Tuhan, diri sendiri dan masyarakat, dalam hal ini adalah profesi pengacara/ advokat. Seorang advokat wajib disumpah sebelum beracara di pengadilan. Advokat yang telah disumpah berimplikasi pada legal standing advokat. Pengesampingan kewajiban ini membawa akibat hukum yaitu ditolak untuk beracara di pengadilan. Akan tetapi pada tahun 2003 dibentuk Undang Undang Advokat yang mana syarat substansialnya harus dipenuhi melalui Pengadilan Tinggi, yaitu bersumpah di hadapan Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sesuai pasal 4 ayat 1 UU No 18 Tahun 2003. Namun pada tanggal 30 Desember 2009, Undang-Undang tersebut diajukan JR dan dikabulkan oleh MK . Meski Putusan JR MK itu berlaku sebagai undang-undang, namun berdasarkan analisis penelitian penulis ini terkuak bahwa para hakim di lingkungan peradilan agama (PA Pekalongan dan PTA Semarang) ternyata tidak mematuhi putusan MK tersebut. Mereka merasa lebih terikat dengan SEMA nomer 025/KMA/V/2009, bahwa advokat baru dinilai sah atau mempunyai legal standing, jika disumpah di Pengadilan Tinggi. Keterikatan mereka ini dilandasi oleh hierarki peradilan, di mana peradilan agama berada di bawah naungan MA. Walhasil, advokat yang tidak disumpah di Pengadilan Tinggi, menurut para hakim tersebut, dianggap tidak punya legal standing. Meskipun persepsi mereka ini bertentangan dg Putusan JR MK tentang cara baca atas pasal 4 ayat 1 UU no 18 tahun 2003. Selain itu para hakim peradilan agama tersebut juga beranggapan bahwa putusan Judicial Review MK, meskipun berlaku sebagai UU, tapi boleh diabaikan jika bertentangan dengan SEMA. Hal itu karena Peradilan Agama berada dibawah naungan MA sehingga Peradilan Agama tunduk pada peraturan MA.</description><date>2015-10-29</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/1/1.cover.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/2/2.%20pernyataan%20keaslian.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/3/3.%20Nota%20pembimbing.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/4/4.%20Pengesahan.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/5/7.ABSTRAK.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/6/9.DAFTAR%20ISI.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/7/10.BAB%20I.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/8/11.BAB%20II.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/9/12.BAB%20III.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/10/13.BAB%20IV.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/11/14.BAB%20V.pdf</identifier><type>Book:Book</type><language>eng</language><identifier>http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/12/15.DAFTAR%20PUSTAKA.pdf</identifier><identifier> Khamdanah, Umi (2015) LEGAL STANDING ADVOKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-VII/2009 (KAJIAN TERHADAP PENDAPAT HAKIM PA PEKALONGAN DAN PTA SEMARANG ATAS PERKARA NO.130/PDT.G/2011/PA.PKL). Undergraduate thesis, STAIN Pekalongan. </identifier><relation>http://www.stain-pekalongan.ac.id/</relation><recordID>1033</recordID></dc>
language	eng
format	Thesis:Thesis Thesis PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview Book:Book Book
author	Khamdanah, Umi
title	LEGAL STANDING ADVOKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-VII/2009 (KAJIAN TERHADAP PENDAPAT HAKIM PA PEKALONGAN DAN PTA SEMARANG ATAS PERKARA NO.130/PDT.G/2011/PA.PKL)
publishDate	2015
topic	180113 Family Law 18012828 Islamic Family Issues & Mediation Arbitration 180199 Law not elsewhere classified
url	http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/1/1.cover.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/2/2.%20pernyataan%20keaslian.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/3/3.%20Nota%20pembimbing.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/4/4.%20Pengesahan.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/5/7.ABSTRAK.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/6/9.DAFTAR%20ISI.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/7/10.BAB%20I.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/8/11.BAB%20II.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/9/12.BAB%20III.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/10/13.BAB%20IV.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/11/14.BAB%20V.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/12/15.DAFTAR%20PUSTAKA.pdf http://elc.stain-pekalongan.ac.id/1033/ http://www.stain-pekalongan.ac.id/
contents	Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Analisis atas Presepsi Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama Atas Legal Standing Advokat Pasca Judicial Review Mahkamah Konstitusi atas Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan Sumpah Advokat (Studi Kasus Putusan Hakim Atas Perkara No. 130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl). Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa salah satu advokat pihak berperkara ditolak beracara di Pegadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang atas kasus putusan No. 130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl karena belum disumpah di Pengadilan Tinggi. Padahal telah ada putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi (JR MK) terhadap pasal 4 ayat 1 UU No. 18 tahun 2003. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan PA Pekalongan dan PTA Semarang sebagai locus research. Hal itu mengingat pada kedua lembaga peradilan itu terdapat perkara yg ketika di Peradilan tingkat Pertama (PA), legal standing advokatnya tidak dipermasalahkan, namun ketika dilakukan banding ke PTA, salah satu advokatnya ditolak legal standing-nya. Hal ini mengundang keingintahuan penulis untuk meneliti persepsi masing-masing hakim di lingkungan peradilan agama tersebut tentang legal standing advokat yang didasarkan pada tempat pengangkatan sumpah profesi advokat. Permasalahan selanjutnya adalah mengenai dasar hukum putusan atas masalah tersebut. Dengan telah dilakukannya JR MK atas pasal 4 ayat 1 UU th 2003, seharusnya hakim menaati putusan JR MK tersebut sebagai UU. Untuk itu perlu diteliti juga persepsi mereka tentang daya ikat putusan JR MK di atas hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutuskan perkara. Sumpah pada hakikatnya adalah janji seseorang yang akan menjalani profesi kepada Tuhan, diri sendiri dan masyarakat, dalam hal ini adalah profesi pengacara/ advokat. Seorang advokat wajib disumpah sebelum beracara di pengadilan. Advokat yang telah disumpah berimplikasi pada legal standing advokat. Pengesampingan kewajiban ini membawa akibat hukum yaitu ditolak untuk beracara di pengadilan. Akan tetapi pada tahun 2003 dibentuk Undang Undang Advokat yang mana syarat substansialnya harus dipenuhi melalui Pengadilan Tinggi, yaitu bersumpah di hadapan Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sesuai pasal 4 ayat 1 UU No 18 Tahun 2003. Namun pada tanggal 30 Desember 2009, Undang-Undang tersebut diajukan JR dan dikabulkan oleh MK . Meski Putusan JR MK itu berlaku sebagai undang-undang, namun berdasarkan analisis penelitian penulis ini terkuak bahwa para hakim di lingkungan peradilan agama (PA Pekalongan dan PTA Semarang) ternyata tidak mematuhi putusan MK tersebut. Mereka merasa lebih terikat dengan SEMA nomer 025/KMA/V/2009, bahwa advokat baru dinilai sah atau mempunyai legal standing, jika disumpah di Pengadilan Tinggi. Keterikatan mereka ini dilandasi oleh hierarki peradilan, di mana peradilan agama berada di bawah naungan MA. Walhasil, advokat yang tidak disumpah di Pengadilan Tinggi, menurut para hakim tersebut, dianggap tidak punya legal standing. Meskipun persepsi mereka ini bertentangan dg Putusan JR MK tentang cara baca atas pasal 4 ayat 1 UU no 18 tahun 2003. Selain itu para hakim peradilan agama tersebut juga beranggapan bahwa putusan Judicial Review MK, meskipun berlaku sebagai UU, tapi boleh diabaikan jika bertentangan dengan SEMA. Hal itu karena Peradilan Agama berada dibawah naungan MA sehingga Peradilan Agama tunduk pada peraturan MA.
id	IOS2761.1033
institution	IAIN Pekalongan
institution_id	324
institution_type	library:university library
library	Perpustakaan IAIN Pekalongan
library_id	236
collection	STAIN Pekalongan Electronic Local Content
repository_id	2761
subject_area	Agama Ekonomi Hukum
city	PEKALONGAN
province	JAWA TENGAH
repoId	IOS2761
first_indexed	2016-10-05T06:44:52Z
last_indexed	2016-10-05T06:44:52Z
recordtype	dc
_version_	1765831028107116544
score	17.538404

LEGAL STANDING ADVOKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-VII/2009 (KAJIAN TERHADAP PENDAPAT HAKIM PA PEKALONGAN DAN PTA SEMARANG ATAS PERKARA NO.130/PDT.G/2011/PA.PKL)

Lihat Juga