HARTA RAMPASAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH NAJMUDDIN AT-TUFI (ANALISIS PUTUSAN MA NOMOR 3096 K/PID.SUS/2018 KONSEP MASLAHAH MURSALAH NAJMUDDIN AT-TUFI)

Main Author: Fatkhul Huda, NIM.: 14370031
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: ind
Terbitan: , 2021
Subjects:
Online Access: https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45059/1/14370031_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA1.pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45059/2/14370031_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45059/
Daftar Isi:
  • Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus first travel yang sempat mencuat beberapa tahun ke belakang. Pada kasus tersbeut, para jamaah yang menjadi korban penipuan merasa dirugikan karena harta benda mereka yang menjadi barang bukti dirampas untuk negara. Hal ini dibuktikan dalam Putusan pada tingkat kasasi bernomor 3096/K/Pid.Sus/2018. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah putusan MA dalam barang bukti yang dirampas oleh negara mengandung maṣlaḥah mursalah atau tidak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research). Peneliti akan mengumpulkan berbagai sumber sekunder dan melakukan penelaahan putusan secara deskriptif normatif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, perampasan harta untuk negara dalam putusan MA nomor 3096/K/Pid.Sus/2018 tersebut tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Sebab, majelis hakim tidak mendahulukan kepentingan umum dengan mengabaikan asas keadilan restoratif. Selain itu, putusan tersebut mencederai hakhak para korban atas harta mereka. Putusan tersebut juga mengabaikan kewajiban menjaga kepemilikan sesama muslim, seperti tertera Ḍaruriyyatul Khams, yang mana salah satunya adalah menjaga kepemilikan harta sesama muslim.