Pengelolahan dokumen haji di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2015
| Main Author: | Alfa, Nif’ah Antis Watin |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2015
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4959/1/111311025.pdf https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4959/ |
Daftar Isi:
- Pelaksanaan ibadah haji hingga saat ini telah mengalami perkembangan, sejalan dengan proses perkembangan sosial-politik Indonesia. Telah diperlihatkan pergeseran-pergeseran dan perubahan dalam manajemen pelaksanaan haji di Indonesia, khususnya berkaitan dengan pemerintah. Pengelolaan dokumen haji adalah proses mendokumentasikan segala hal yang menyangkut dengan dokumen haji yang disesuaikan dengan prosedur. Pengelolaan dokumen haji melibatkan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pemilihan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan manajemen. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan diperoleh dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan kepustakaan yang terkait dengan judul skripsi ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan manajemen dokumen dengan baik sesuai dengan perundang-undangan serta melalui mekanisme yang telah ditentukan. Kantor wilayah kementerian agama dalam menyelenggarakan pengelolaan dokumen cepat dan tidaknya tergantung dari proses paspor dari kantor kabupaten dan proses visa di pusat, sehingga tidak dapat bekerja sendiri secara maksimal. Adapun yang berkaitan dengan kendala-kendala manajemen dokumen haji yaitu secara internal di kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jateng sejauh ini tidak ada kendala, adanya kendala disebabkan dari faktor eksternal yaitu pihak pembuatan dokumen diluar kantor wilayah kementerian agama Provinsi Jateng seperti keterlambatan paspor atau kesalahan dalam penulisan nama. Yang lebih memprihatinkan terjadinya keterlambatan visa akibat kurang cepatnya SDM dan system e hajj yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi.