Skip to content
  • Tentang IOS
  • Join Us
  • Hubungi Kami
  • Organisasi Mitra
  • Akun Anda
  • Keluar
  • Masuk
  • Bahasa Indonesia
    • Bahasa Indonesia
    • English
Lanjutan
  • Ketidakwenangan Komisi Pembera...
  • Preview
  • Koleksi Nasional
  • Sitasi Cantuman
  • Kirim via Email
  • Ekspor Cantuman
    • Export to RefWorks
    • Export to EndNoteWeb
    • Export to EndNote
  • Favorit
Cover Image

Ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) (analisis hukum Islam terhadap pasal 40 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tersimpan di:
Main Author: Muzamil, Ahmad
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2010
Subjects:
345 Criminal law
364 Criminology
Online Access: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/1/2105191%20-%20Coverdll.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/2/2105191%20-%20Bab%201.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/3/2105191%20-%20Bab%202.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/4/2105191%20-%20Bab%203.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/5/2105191%20-%20Bab%204.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/6/2105191%20-%20Bab%205.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/7/2105191%20-%20Bibliography.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/
  • Lokasi
  • Deskripsi
  • Daftar Isi
  • Preview
  • Tampilan Petugas

Lihat Juga

  • Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus Judicial Review Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
    oleh: Ginting, Melisa Ifityanti
  • Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus Judicial Review Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
    oleh: Ginting, Melisa Ifityanti
  • Tinjauan Yuridis Mengenai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang Tidak Berwenang Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada perkara Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemb
    oleh: Inayah, Anggarini
    Terbitan: (2018)
  • Analisis yuridis terhadap ketidakwenangan penyidik KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi
    oleh: ABDULLAH, Andi Chaerunnisyah
    Terbitan: (2015)
  • KETIDAK WENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
    oleh: Pebru Wijana, Komang Tamar, et al.
    Terbitan: (2018)

Opsi Pencarian

  • Sejarah Pencarian
  • Pencarian Lanjut

Temukan Lebih Banyak

  • Penelusuran Katalog
  • Penelusuran Alfabetis

Butuh Bantuan?

  • Tips Pencarian
  • Admin
  • Hubungi Kami
© 2025 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Loading...