Skip to content
Toggle navigation
Tentang IOS
Join Us
Hubungi Kami
Organisasi Mitra
Akun Anda
Keluar
Masuk
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
English
Semua Kolom
Judul
Pengarang
Subject
Call Number
ISBN/ISSN
Tag
Cari
Lanjutan
Ketidakwenangan Komisi Pembera...
Preview
Koleksi Nasional
Sitasi Cantuman
Kirim via Email
Ekspor Cantuman
Export to RefWorks
Export to EndNoteWeb
Export to EndNote
Favorit
Ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) (analisis hukum Islam terhadap pasal 40 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Tersimpan di:
Main Author:
Muzamil, Ahmad
Format:
Thesis
NonPeerReviewed
Book
Bahasa:
eng
Terbitan:
,
2010
Subjects:
345 Criminal law
364 Criminology
Online Access:
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/1/2105191%20-%20Coverdll.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/2/2105191%20-%20Bab%201.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/3/2105191%20-%20Bab%202.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/4/2105191%20-%20Bab%203.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/5/2105191%20-%20Bab%204.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/6/2105191%20-%20Bab%205.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/7/2105191%20-%20Bibliography.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3719/
Lokasi
Deskripsi
Daftar Isi
Preview
Tampilan Petugas
Lihat Juga
Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus Judicial Review Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
oleh: Ginting, Melisa Ifityanti
Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus Judicial Review Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
oleh: Ginting, Melisa Ifityanti
Tinjauan Yuridis Mengenai Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yang Tidak Berwenang Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada perkara Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemb
oleh: Inayah, Anggarini
Terbitan: (2018)
Analisis yuridis terhadap ketidakwenangan penyidik KPK mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi
oleh: ABDULLAH, Andi Chaerunnisyah
Terbitan: (2015)
KETIDAK WENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
oleh: Pebru Wijana, Komang Tamar, et al.
Terbitan: (2018)
×
Loading...