Pengaruh pelayanan sistem pembayaran pajak secara online terhadap keringanan syarat administrasi pajak kendaraan bermotor pada unit pelayanan sistem administrasi manunggal dibawah satu atap (SAMSAT) Kendal
| Main Author: | Maslakhah, Kurniastuti'atul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | ind |
| Terbitan: |
, 2022
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17155/1/Skripsi_1505046043_Kurniastuti%E2%80%99atul_Maslakhah.pdf https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17155/ |
Daftar Isi:
- Inovasi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dalam sector perpajakan yaitu salah satunya dengan cara didirikan Samsat online. Dimana sistem ini bisa memudahakan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya sistem pembayaran pajak secara online apakah dapat berpengaruh terhadap keringanan syarat administrasi pajak kendaraan bermotor pada unit pelayanan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (Samsat) Kendal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus (case study). Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif yaitu prosedutur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Metode pengambilan data yaitu menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penerapan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online ada yang sudah berpengaruh dan ada yang belum berpengaruh terhadap keringanan syarat administrasi pajak kendaraan bermotor. Yang sudah sesuai dan berpengaruh terletak pada bagian tidak membawa e-KTP, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), melakukan pembayaran bisa melalui ATM atau Bank yang sudah bekerja sama, membuat permohonan pengesahan STNK. Sedangkan yang masih belum berpengaruh, yaitu pada bagian alur cetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dimana cetak SKPD masih harus tetap dilakukan melalui Kantor Samsat Lnagsung dan belum bisa dilakukan secara online sehingga alur cetak SKPD belum meringankan wajib pajak dalam hal administrasi.