Cover Image

Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr

Main Author: Dwisaksono, Mahardyan Rizqy
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2020
Subjects:
340 Law
Online Access: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13112/1/SKRIPSI_1502056061_MAHARDYAN_RIZKY_DWISAKSONO.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13112/
ctrlnum 13112
fullrecord <?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13112/</relation><title>Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup : studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr</title><creator>Dwisaksono, Mahardyan Rizqy</creator><subject>340 Law</subject><description>Masalah lingkungan di Indonesia disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi, antara lain proses industrialisasi. Banyaknya kasus perusakan dan pencemaran lingkungan oleh korporasi, tidak sebanding dengan gugatan yang masuk dalam ranah pidana, apalagi terkait dengan sanksi pidana terhadap korporasi yang tidak sebanding dengan dampak yang dihasilkan. Seperti kasus Mikael Ari Wicaksono sebagai GA/HRD PT. Korin Jaya yang hanya dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin dan pegusahaan air tanah tanpa izin sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr. Berdasarkan latar Belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana penerapan hukum materiil dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr.&#xD; Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Adupun bahan hukum berasal dari bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan normatif-kualitatif.&#xD; Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dpat disimpulkan bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata perbuatan tindak pidana tersebut bukan merupakan keselahan korporasi. Tetapi, kesalahan individu sebagai pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara yuridis maupun subjektif terkait dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan unsur-unsur dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terbukti merupakan kesalahan dari terdakwa. selain itu, dengan adanya Surat Pendelegasian Tugas terkait dengan mengurus berbagai izin yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan produksinya dan posisi terdakwa dengan adanya Surat Pendelegasian tersebut setara dengan General Manager yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur PT. Korin Jaya cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam menilai terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.</description><date>2020-04-20</date><type>Thesis:Thesis</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>Book:Book</type><language>eng</language><rights>cc_by_nc_nd</rights><identifier>https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13112/1/SKRIPSI_1502056061_MAHARDYAN_RIZKY_DWISAKSONO.pdf</identifier><identifier> Dwisaksono, Mahardyan Rizqy (2020) Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup : studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr. Undergraduate (S1) thesis, Universtas Islam Negeri Walisongo Semarang. </identifier><recordID>13112</recordID></dc>
language eng
format Thesis:Thesis
Thesis
PeerReview:NonPeerReviewed
PeerReview
Book:Book
Book
author Dwisaksono, Mahardyan Rizqy
title Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup : studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr
title_sub studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr
publishDate 2020
isbn 9781502056061
topic 340 Law
url https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13112/1/SKRIPSI_1502056061_MAHARDYAN_RIZKY_DWISAKSONO.pdf
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13112/
contents Masalah lingkungan di Indonesia disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi, antara lain proses industrialisasi. Banyaknya kasus perusakan dan pencemaran lingkungan oleh korporasi, tidak sebanding dengan gugatan yang masuk dalam ranah pidana, apalagi terkait dengan sanksi pidana terhadap korporasi yang tidak sebanding dengan dampak yang dihasilkan. Seperti kasus Mikael Ari Wicaksono sebagai GA/HRD PT. Korin Jaya yang hanya dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin dan pegusahaan air tanah tanpa izin sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr. Berdasarkan latar Belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana penerapan hukum materiil dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor. 23/Pid.Sus/2014/PN Unr. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Adupun bahan hukum berasal dari bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan normatif-kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dpat disimpulkan bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata perbuatan tindak pidana tersebut bukan merupakan keselahan korporasi. Tetapi, kesalahan individu sebagai pengurus korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara yuridis maupun subjektif terkait dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan unsur-unsur dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air terbukti merupakan kesalahan dari terdakwa. selain itu, dengan adanya Surat Pendelegasian Tugas terkait dengan mengurus berbagai izin yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan produksinya dan posisi terdakwa dengan adanya Surat Pendelegasian tersebut setara dengan General Manager yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur PT. Korin Jaya cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam menilai terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.
id IOS2754.13112
institution Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
affiliation ptki.onesearch.id
institution_id 53
institution_type library:university
library
library Perpustakaan UIN Walisongo Semarang
library_id 93
collection Walisongo Repository
repository_id 2754
subject_area Systems, Value, Scientific Principles/Sistem-sistem dalam Agama, Nilai-nilai dalam Agama,
Islam/Agama Islam
Philosophy and Theory of Social Science/Filsafat dan Teori Ilmu-ilmu Sosial
city SEMARANG
province JAWA TENGAH
repoId IOS2754
first_indexed 2022-03-02T06:39:38Z
last_indexed 2022-09-12T06:36:07Z
recordtype dc
_version_ 1765821656044929024
score 17.13294

Lihat Juga