Lihat Juga

• Peranan kampung dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
  oleh: , KAIZE, Oktavianus, et al.
  Terbitan: (2008)
• Kajian yuridis pembentukan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua
  oleh: , FATARY, Marthen Max, et al.
  Terbitan: (2004)
• PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-VII/2009 TERHADAP PENGANGKATAN 11 KURSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SEBAGAI AMANAT DARI PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
  oleh: , Elsius Fred Aragae, SH, et al.
  Terbitan: (2011)
• Evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua :: Studi kasus pendidikan, kesehatan dan ekonomi
  oleh: , HUGI, Elpius, et al.
  Terbitan: (2010)
• Penolakan masyarakat Papua terhadap UU No.21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua
  oleh: , ANTOH, Demianus, et al.
  Terbitan: (2002)