Lihat Juga

• Tinjauan yuridis atas peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan pajak terkait dengan ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf B dan huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
  oleh: Silalahi, Wesly, author, et al.
  Terbitan: (2012)
• Pemenuhan asas keadilan dalam pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di kabupaten Magelang dan kota Magelang
  oleh: , IRIYATI, et al.
  Terbitan: (2003)
• SINKRONISASI VERTIKAL PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PEREDARAN BRUTO TERTENTU DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1983 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN; IMPLIKASINYA TERHADAP WAJIB PAJAK
  oleh: Susanto, Bambang Veri
  Terbitan: (2014)
• PP Nomor 60 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1993
  Terbitan: (2019)
• Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Terkait Kewajiban Pendaftaran Fidusia
  oleh: -, Ernawati
  Terbitan: (2017)