Lihat Juga

• KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  oleh: , Sugeng Riyadi, et al.
  Terbitan: (2012)
• K E W E N A N G A N L E G I S L A S I DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI TENTANG GAGASAN KONSEP DEMOKRASI DALAM AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945)
  oleh: , Iswanto,SH., et al.
  Terbitan: (2011)
• Perkembangan pelaksanaan sistem pengambilan keputusan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat :: Suatu studi tentang pelaksanaan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 kurun waktu 1960-1999
  oleh: , ISHARYANTO, et al.
  Terbitan: (2003)
• KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN IMPLIKASI YURIDIS ATAS PENOLAKANNYA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
  oleh: , IRWANSYAH, et al.
  Terbitan: (2012)
• Mekanisme Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat serta dampaknya di dalam negara hukum Republik Indonesia
  oleh: , SINAPOY, Muhammad Sabaruddin, et al.
  Terbitan: (2002)