Lihat Juga

• PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-VII/2009 TERHADAP PENGANGKATAN 11 KURSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SEBAGAI AMANAT DARI PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
  oleh: , Elsius Fred Aragae, SH, et al.
  Terbitan: (2011)
• Implikasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap prifesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Papua
  oleh: , GANAPI, Epi, et al.
  Terbitan: (2010)
• Kajian yuridis pembentukan peraturan daerah khusus (Perdasus) dan peraturan daerah provinsi (Perdasi) Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua
  oleh: , FATARY, Marthen Max, et al.
  Terbitan: (2004)
• Daerah khusus dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia :: Telaah yuridis terhadap otonomi khusus bagi Provinsi Papua
  oleh: , RAHARUSUN, Yohanis Anton, et al.
  Terbitan: (2008)
• KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DALAM PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA
  oleh: , Eugen Ehrlich Arie, et al.
  Terbitan: (2013)