Lihat Juga

• OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM MENANGANI PEMBERIAN HAK ATAS BAGIAN TANAH HAK PENGELOLAAN KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999
  oleh: ANNISA FAUZlA, 039015018
  Terbitan: (2003)
• Pemberian hak atas bagian tanah hak pengelolaan :: Studi kasus pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 di lingkungan Perumka Daerah Operasi VII Madiun
  oleh: , SEKARMADJI, Agus, et al.
  Terbitan: (1999)
• KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGALOKASIAN PERUNTUKAN LAHAN PADA KAWASAN HUTAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN OTORITA BATAM
  oleh: WINATA, WAHYUDI PUTRA
  Terbitan: (2015)
• Kedudukan hukum hak atas tanah masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci
  oleh: , ROSMIDAH, et al.
  Terbitan: (1997)
• STUDI TENTANG PELAKSANAAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN DIATAS HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
  oleh: LUCIA SUSI ASTUTI, 9871405
  Terbitan: (2021)