Lihat Juga

• Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur
  oleh: , SANG, Abdurrahman, et al.
  Terbitan: (2004)
• Proses pemilihan Kepala Daerah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Analisis isi koran Kompas, Surya, Teropong, dan Radar Madura mulai Bulan Januari sampai dengan April 2003
  oleh: , SUBAGYO, Dwi Hary, et al.
  Terbitan: (2005)
• Analisis kebijakan penilaian kinerja Aparatur Pemerintah daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus Pemerintah ota depok
  oleh: , MARBUN, Makmur, et al.
  Terbitan: (2004)
• Pemberhentian Kepala Daerah oleh Dewa Perwakilan Rakyat Daerah :: Studi kasus pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar-Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999
  oleh: , YATARULLAH, et al.
  Terbitan: (2004)
• Rekruitmen Bupati Kabupaten Jayawijaya :: Studi tentang proses pemilihan Bupati Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua periode 2003-2004
  oleh: , ENEMBE, Emi, et al.
  Terbitan: (2004)