Lihat Juga

• Sistem pemerintahan presidentil dan sistem pemerintahan parlementer dalam UUD 1945 :: Studi dari sudut pandang hukum tata negara
  oleh: , MAHMUZAR, et al.
  Terbitan: (2002)
• Penegakkan hukum terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia Pasca Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia :: Studi kasus Daerah Istimewa Aceh
  oleh: , MUHASDA, Zukhri, et al.
  Terbitan: (2003)
• Otonomi daerah sebagai bagian dari upaya demokratisasi :: Kajian kritis terhadap pembentukan perda di Kota Yogyakarta
  oleh: , MUDJIONO, et al.
  Terbitan: (2002)
• Benturan kewenangan urusan pertanahan ditinjau dari sudut hukum agraria :: Studi kasus di Sumatera Barat
  oleh: , MUSRIADI, et al.
  Terbitan: (2009)
• Peranan Partai Politik dalam merealisasikan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis pada pemilihan Kepala Daerah secara langsung
  oleh: , LAGU, Ledi, et al.
  Terbitan: (2006)