KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PERPEKTIF HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN
Main Author: | Perpustakaan UGM, i-lib |
---|---|
Format: | Article NonPeerReviewed |
Terbitan: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
, 2010
|
Subjects: | |
Online Access: |
https://repository.ugm.ac.id/28347/ http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=11410 |
Daftar Isi:
- This study analyses the problematic position of Presidential Instruction 1/1991 within Indonesian legislation system after the enactment of Act 10/2004. It also finds that religious court judges still base their decision on Compilation of Islamic Law.Apparently, CIH is regarded as a living law and as an Indonesian fiqh. Penelitian ini menganalisis kedudukan Inpres 1/1991 dalam sistem perundangundangan Indonesia pasca berlakunya UU 10/2004 dan menyelidiki faktorfaktor penyebab hakim peradilan agama menggunakan KHI sebagai salahsatu dasar hukum dalam memeriksa perkara. Hasil menunjukkan bahwa kedudukan Inpres 1/1991 problematik dan bahwa KHI dipandang sebagai hukum yang hidup dan sebagai fikih khas Indonesia.