Perubahan Institusi Dalam Konteks Otonomi Daerah
| Main Author: | Perpustakaan UGM, i-lib |
|---|---|
| Format: | Article NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
, 2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://repository.ugm.ac.id/25876/ http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=8883 |
Daftar Isi:
- A BSTRAKSI Di berlakukannya desentralisasi yang di implementasikan dalam otonomi daerah merupakan upaya untuk membentuk suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokratis yang sehat akan menghasilkan produk pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersih. Pemberlakuan otonomi daerah melalui UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang disempumakan dengan UU Nomor 32 dan 33 tahun 2004 menyebabkan terjadinya institutional change, dimana terjadi pergeseran wewenang dan tanggung jawab secara ekstrim dalam pengalokasian sumber Jaya dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten dan kota. Otonomi daerah diharapkan mewujudkan informasi yang lebih simetris antara masyarakat dengan pemerintah serta berjalannya mekanisme check and balance dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah terutama di daerah. Walaupun ada emajuan, namun pada kenyatannya mekanisme check and balance dan asymetric information antara masyarakat dengan pemerintah daerah belum maksimal. Sehingga institutional change masih membutuhkan proses yang panjang dan dukungan komitmen dari berbagai pihak. Key words : Otonomi Daerah, Institutional Change, Principal-Agent