Analisis Kesiapan Dinas Kesehatan Dalam Mengalokasikan Anggaran Kesehatan Pada Era Desentralisasi = Analysis of Health Office Readiness in Allocation Health Budget in the Decentralised Era
| Main Author: | Perpustakaan UGM, i-lib |
|---|---|
| Format: | Article NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
, 2006
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://repository.ugm.ac.id/25467/ http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=8462 |
Daftar Isi:
- Latar Belakang: Salah satu risiko desentralisasi, khususnya dari sudut pandang pembiayaan kesehatan terietak pada kemungkinan bahwa pemerintah daerah tidak akan memprioritaskan sektor kesehatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan kemampuan dari Dinas Kesehatan untuk dapat menetapkan prioritas program kesehatan, serta kemampuan advokasi kepada eksekutif dan legislatif untuk mendapatkan peningkatan alokasi dana yang sesuai kebutuhan. Usulan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Muna pada tahun 2001, yang dialokasikan dalam APBD sebesar 47% dari usulan anggaran atau 3% APBD. tahun 2003, Dinas Kesehatan Kabupaten Muna hanya memperoleh alokasi anggaran sebesar 50% dari usulan anggaran atau 2% dari total APBD. Mengingat besarnya kesenjangan antara usulan dan alokasi anggaran, maka perlu diketahui kemampu-an Dinas Kesehatan Kabupaten Muna dalam mencukupi alokasi anggaran kesehatan di era desentralisasi. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muna, Kepala Bappeda, DPRD Kabupaten Muna, Kasubdin, Kepala Seksi, dan Kepala Puskesmas. Hasil: Sebagian responden menyatakan bahwa : tidak ada SDM di Dinas Kesehatan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai uantuk menyusun anggaran, advokasi dan loby: tidak ada dana yang dialoksikan untuk kegiatan perencanaan dan loby