Patofisiologi Korupsi di Bidang Kesehatan: Kajian Beberapa Kasus di Indonesia = Corruption Pathophysiology in Health Sector: Some Case Studies in Indonesia

Main Author: Perpustakaan UGM, i-lib
Format: Article NonPeerReviewed
Terbitan: [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada , 2006
Subjects:
Online Access: https://repository.ugm.ac.id/25466/
http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=8461
Daftar Isi:
  • According to the corruption perception index which was announced by International Transparency Society, the observation to corruption injustice in Indonesia has reached 2.2 or has raised by 0,2 compared to the previous year. The response to this problem should adopt the following opinion of Lord Action, "power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely". From this statement a paradigm can be inferred, that the occurrence of corruption is due to the abuse of power. This has been worsened by the poor enforcement of law in Indonesia, which in turns will create a negative perception towards the government. In health sector, corruption will increase the expense of service and goods, which finally have to be accounted by patient. There is a need of preventive efforts of corruption in the health sector, for example by enforcing transparency in the fund utilization, usage, improving the monitoring system in the central and district level, openness of information, role model, standardizing the quality management system between health service institutions, and also enhancing accountability between stakeholders. In addition, mental and spiritual strengthening is one of the key issue in preventing corruption. Keywords: corruption, patient, health service system Pengamatan tindak pidana korupsi oleh masyarakat transparasi internasional terhadap negara kita tahun 2005 dengan ukuran indeks persepsi korupsi berada pada angka 2.2 atau naik 0.2. Untuk menjawab permasalahan tersebut dikutip pendapat Lord Action yang mengatakan:"power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely". Dail ungkapan tersebut dapat diambil suatu paradigms, bahwa terjadinya tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini didukung lemahnya upaya penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut memberi pandangan bahwa pemerintahan yang ada menjadi buruk. Dalam bidang kesehatan, korupsi akan meningkatkan biaya barang dan jasa di bidang kesehatan, yang akhirnya harus ditanggung oleh pasien. Untuk itu, diperlukan upaya pencegahan terjadinya tindak korupsi di bidang pelayanan kesehatan, antara lain dengan cars transparasi dalam penggunaan dana, peningkatan pengawasan pada tingkat pusat dan daerah, keterbukaan informasi, role model, sistem manajemen mutu yang seragam antarinstitusi pelayanan kesehatan, serta adanya keterbukaan antara pelaku kesehatan. Di samping itu, pembekalan mental spiritual adalah kunci utama dalam memerangi korupsi. Kata kunci: korupsi, pasien, sistem pelayanan kesehatan