Dampak pengendalian hama terpadu terhadap pendaftaran dan penggunaan pestisida di Indonesia: Impact of integrated pest management to the registration and use of pesticides in indonesia
| Main Author: | Perpustakaan UGM, i-lib |
|---|---|
| Format: | Article NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
, 2004
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://repository.ugm.ac.id/24872/ http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=7850 |
Daftar Isi:
- ABSTRACT Integrated Pest Management (IPM) legally has been adopted as the principle of crop protection practices in Indonesia since 1992 through the release of Law No.12 /1992 on Crop Husbandry System and Government Regulation No.6/1995 on Crop Protection. Data was collected from the national registration authority and the national statistic agency for evaluating the impact of IPM policy to the registration and use of pesticides by farmers. The data showed that the number of registered pesticide formulations, and the production and distribution of pesticides have increased since1989. The number of formulations reached the peak in 2002 with a total of 813. On the other hand, the production was most in 1996 (80,000 ton) and the highest use of pesticide by rice farmer occurred in 1991 (4,72 kg pesticide/ha). Most of present registered pesticide formulations are generic. The data indicated that nationally 1PM has not been significantly altered the registration, distribution and uses of pesticides by farmers in Indonesia. Comprehensive and integrated efforts must be established and implemented seriously by all stakeholders to institutionalize and implement IPM. Key words: anti monopoly, farmers use, generic pesticides, IPM INTISARI Pengendalian Hama Terpadu (PHT) secara formal telah diadopsi sebagai prinsip pelaksanaan perlindungan tanaman di. Indonesia sejak tahun 1992 melalui diterbitkannya UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan PP No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. Data telah dikunnpulkan dan otoritas nasional pendaftaran pestisida dan Badan Pusat Statistik untuk mengevaluasi dampak kebijakan PHT terhadap registrasi dan penggunaan pestisida oleh petani. Data menunjukkan jumlah formulasi terdaftar, pengadaan dan peredaran pestisida semakin meninakat sejak tahun 1989. Jumlah formulasi mencapai puncaknya pada tahun 2002 dengan 813 formulasi. Produksi pestisida mencapai puncak pada tahun 1991 dengan 80.000 ton formulasi sedangkan penggunaan pestisida oleh petani pads mencapai puncak pada tahun 1991 dengan rata-rata 4,72 kg per ha per petani. Sebagian besar formulas' pestisida terdaftar merupakan pestisida generik. Data alumni ukkan bahwa secara nasional kebijakan PHT belum nyata merubah pendaftaran, peredaran dan penggunaan pestisida oleh petarn di Indonesia. Usaha komprehensif dan terintegrasi harus dikembangkan dan diterapkan oleh semua stakeholders untuk melembagakan dan menerapkan PHT. Kata kunci: kualitas pestisida, penggunaan oleh petani, pestisida generik, PHT