Otonomi daerah implementasi dan permasalahan serta solusinya (Kajian Yuridis Revisi UU No. 22 Tahun 1999)
| Main Author: | Perpustakaan UGM, i-lib |
|---|---|
| Format: | Article NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
, 2004
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
https://repository.ugm.ac.id/19574/ http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2406 |
Daftar Isi:
- Intisari Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 meskipun telah menerapkan asas-asas demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, pelayanan kepada masyarakat, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, namun implementasinya ternyata telah menimbulkan berbagai ages dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, misalnya : konflik secara horisontal maupun vertikal dalam perebutan sumber daya alam dan sumber penghasilan lainnya untuk kepentingan daerah, pemilihan kepala daerah, pembentukan peraturan daerah, dan lain sebagainya. Untuk itulah maka perlu dikaji ketentuan-ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1999 guna pengaturan yang lebih baik dan tepat.