Lihat Juga

• KONTRAK BAGI HASIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 002/PUU-1/2003 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN DICABUTNYA KUASA PERTAMBANGAN DARI BADAN USAHA (BU) BENTUK USAHA TETAP (BUT)
  oleh: Darmawati, Chandra Triayu, et al.
  Terbitan: (2011)
• Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 (Studi Pada Notaris Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur )
  oleh: Wahyuni, -
  Terbitan: (2017)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012
  oleh: ginting, daris a raft, et al.
  Terbitan: (2015)
• IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
  oleh: Mouw, Mikstenly
  Terbitan: (2017)
• Legal Standing (Kedudukan Hukum) Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan 7/PUU-XI/2013) = Plaintiff Legal Standing In Testing Law No. 22 Year 2001 on Oil and Gas and the Law No. 8 of 2011 concerning Amendment to Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (Study of Constitutional Court Verdict Number 36/PUU-X/2012 and 7/PUU-XI/2013)
  oleh: Ajie Ramdan, author
  Terbitan: (2014)