PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 (Studi di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora)
| Main Author: | SAEFUDDIN , SAEFUDDIN |
|---|---|
| Format: | Karya Ilmiah NonPeerReviewed application/pdf |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2005
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.ums.ac.id/6784/1/R100020072.pdf http://eprints.ums.ac.id/6784/2/R100020072.pdf http://eprints.ums.ac.id/6784/ |
Daftar Isi:
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa suatu harapan baru bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi desa pada masa lalu yang hanya merupakan alat kekuasan desa sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan cerminan kehendak kekuasaan di atasnya dan berarti mengabaikan kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perspektif UU Nomor 22 Tahun 1999 di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora telah berjalan dengan baik sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, hal ini terbukti dengan telah dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora antara lain adalah faktor tingkat pendidikan dari Pamong Desa dan anggota BPD; faktor pemahaman terhadap arti dan makna dari demokrasi bagi masyarakat desa dan faktor komitmen dari Pamong Desa dan anggota BPD untuk bekerja dari kepentingan masyarakat Desa.