Tampilan Petugas: Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada Dprd Kota Pati Jawa Tengah)

Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada Dprd Kota Pati Jawa Tengah)

Main Author:	KRISNA, Krisna
Format:	Karya Ilmiah NonPeerReviewed application/pdf
Bahasa:	eng
Terbitan:	, 2014
Subjects:	HF5601 Accounting HJ Public Finance
Online Access:	http://eprints.ums.ac.id/29331/3/03.HALAMAN_DEPAN.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/4/04.BAB_I.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/5/05.BAB_II.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/6/06.BAB_III.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/8/07.BAB_IV.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/10/08.BAB_V.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/12/09.DAFTAR_PUSTAKA.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/13/10._LAMPIRAN.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/14/02.NASKAH_PUBLIKASI.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/

ctrlnum	29331
fullrecord	<?xml version="1.0"?> <dc schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd"><relation>http://eprints.ums.ac.id/29331/</relation><title>Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada Dprd Kota Pati Jawa Tengah) </title><creator>KRISNA, Krisna</creator><subject>HF5601 Accounting</subject><subject>HJ Public Finance</subject><description>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah (APBD). Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut Pertanggungjawabannya. Transparansi merupakan kebijakan khusus dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah, variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan anggaran. Partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagai pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan. Pengetahuan dewan adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran. Metode dalam penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan metode sampel jenuh terhadap anggota DPRD Kota Pati periode 2009-2014, kemudian dianalisis dengan uji regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas publik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD, (2) partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD, (3) transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD, (4) pengetahuan dewan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD. </description><date>2014</date><type>Other:Karya Ilmiah</type><type>PeerReview:NonPeerReviewed</type><type>File:application/pdf</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.ums.ac.id/29331/3/03.HALAMAN_DEPAN.pdf</identifier><type>File:application/pdf</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.ums.ac.id/29331/4/04.BAB_I.pdf</identifier><type>File:application/pdf</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.ums.ac.id/29331/5/05.BAB_II.pdf</identifier><type>File:application/pdf</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.ums.ac.id/29331/6/06.BAB_III.pdf</identifier><type>File:application/pdf</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.ums.ac.id/29331/8/07.BAB_IV.pdf</identifier><type>File:application/pdf</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.ums.ac.id/29331/10/08.BAB_V.pdf</identifier><type>File:application/pdf</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.ums.ac.id/29331/12/09.DAFTAR_PUSTAKA.pdf</identifier><type>File:application/pdf</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.ums.ac.id/29331/13/10._LAMPIRAN.pdf</identifier><type>File:application/pdf</type><language>eng</language><identifier>http://eprints.ums.ac.id/29331/14/02.NASKAH_PUBLIKASI.pdf</identifier><identifier> KRISNA, Krisna (2014) Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada Dprd Kota Pati Jawa Tengah). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. </identifier><relation>B200100097</relation><recordID>29331</recordID></dc>
language	eng
format	Other:Karya Ilmiah Other PeerReview:NonPeerReviewed PeerReview File:application/pdf File
author	KRISNA, Krisna
title	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada Dprd Kota Pati Jawa Tengah)
publishDate	2014
topic	HF5601 Accounting HJ Public Finance
url	http://eprints.ums.ac.id/29331/3/03.HALAMAN_DEPAN.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/4/04.BAB_I.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/5/05.BAB_II.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/6/06.BAB_III.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/8/07.BAB_IV.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/10/08.BAB_V.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/12/09.DAFTAR_PUSTAKA.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/13/10._LAMPIRAN.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/14/02.NASKAH_PUBLIKASI.pdf http://eprints.ums.ac.id/29331/
contents	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah (APBD). Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut Pertanggungjawabannya. Transparansi merupakan kebijakan khusus dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah, variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan anggaran. Partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagai pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan. Pengetahuan dewan adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran. Metode dalam penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan metode sampel jenuh terhadap anggota DPRD Kota Pati periode 2009-2014, kemudian dianalisis dengan uji regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) akuntabilitas publik tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD, (2) partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD, (3) transparansi kebijakan publik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD, (4) pengetahuan dewan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah APBD.
id	IOS2728.29331
institution	Universitas Muhammadiyah Surakarta
institution_id	249
institution_type	library:university library
library	Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta
library_id	555
collection	Digital Repository Universitas Muhammadiyah Surakarta
repository_id	2728
subject_area	Agama Ekonomi Farmasi
city	KOTA SURAKARTA
province	JAWA TENGAH
repoId	IOS2728
first_indexed	2016-09-22T02:49:49Z
last_indexed	2016-09-22T02:49:50Z
recordtype	dc
_version_	1765810894342717440
score	17.538404

Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Anggaran Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada Dprd Kota Pati Jawa Tengah)

Lihat Juga