Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada DPRD Se Eks Karesidenan Surakarta)
| Main Author: | SUNDARI, WENDY ROSSEL |
|---|---|
| Format: | Karya Ilmiah NonPeerReviewed application/pdf |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2014
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.ums.ac.id/29180/1/03._HALAMAN_DEPAN.pdf http://eprints.ums.ac.id/29180/2/04._BAB_I.pdf http://eprints.ums.ac.id/29180/3/05._BAB_II.pdf http://eprints.ums.ac.id/29180/4/06._BAB_III.pdf http://eprints.ums.ac.id/29180/5/07._BAB_IV.pdf http://eprints.ums.ac.id/29180/6/08._BAB_V.pdf http://eprints.ums.ac.id/29180/7/09._DAFTAR_PUSTAKA.pdf http://eprints.ums.ac.id/29180/8/10._LAMPIRAN.pdf http://eprints.ums.ac.id/29180/9/02._Naskah_Publikasi.pdf http://eprints.ums.ac.id/29180/ |
Daftar Isi:
- Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran, variabel dependen adalah pengawasan keuangan daerah dan variabel pemoderasinya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Se Eks Karesidenan Surakarta periode 2009-2014, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 57 responden. Diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuestioner. Pengujian menggunakan uji validitas, uji realibitas, dan uji asumsi klasik, serta dalam pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara statistik terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan variabel partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara statistik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.