Musrenbang Sebagai wadah Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah (Study Kasus pada Proses Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel di Kelurahan Timuran, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)
| Main Author: | PRATOMO, ARDIAN |
|---|---|
| Format: | Karya Ilmiah NonPeerReviewed application/pdf |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://eprints.ums.ac.id/14465/1/Pendahuluan.pdf http://eprints.ums.ac.id/14465/4/BAB_I.pdf http://eprints.ums.ac.id/14465/5/BAB_II.pdf http://eprints.ums.ac.id/14465/8/BAB_III.pdf http://eprints.ums.ac.id/14465/10/BAB_IV.pdf http://eprints.ums.ac.id/14465/12/Daftar_Pustaka.pdf http://eprints.ums.ac.id/14465/ |
Daftar Isi:
- Metode baru proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kota Surakarta merupakan jawaban kegelisahan atas menurunnya kualitas partisipasi dalam musrenbang. Partisipasi adalah syarat utama untuk tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu dilembagakan melalui kebijakan. Selain kebijakan, sosialisasi secara terus-menerus serta uji-coba perlu dilakukan untuk membiasakan masyarakat dalam menjaga kualitas partisipasi melalui musrenbang.Surakarta merupakan pelopor proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dengan nama yang berbeda namun subtansi yang sama, Surakarta sudah memulai proses ini sejak tahun 2001, penggunaan istilah yang sama yaitu musrenbang berawal sejak tahun 2004, itu artinya Kota Surakarta sudah melaksanakan proses partisipasi dalam perencanaan pembangunan sudah memasuki tahun ke-10. Namun perlu diakui, bahwa sebagian masyarakat sudah mengalami kejenuhan untuk terlibat dalam musrenbang. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif analisis kualitatif. Data diperoleh dengan cara melibatkan diri langsung dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam merencanakan pembangunan masyarakat masih berpijak pada apa yang biasa dilakukan dan kurang memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan. Gejala ini mendeskripsikan bahwa kebijakan lokal untuk menjadi pedoman pelaksanaan musrenbang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga perlu ada upaya berkelanjutan sehingga masyarakat terbiasa dengan metode ini.