Lihat Juga

• Analisis terhadap Penghapusan Kewenangan Gubernur dalam Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota ditinjau dari fiqh siyasah dusturiyyah: studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 251 ayat 2
  oleh: Habibi, Maulana
  Terbitan: (2018)
• Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah
  oleh: Adafiyah, Rofiatul
  Terbitan: (2016)
• Penghapusan Kewenangan Gubernur Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 137/Puu-Xiii/2015)
  oleh: Bonadi,, Ahmad, et al.
  Terbitan: (2018)
• PERGESERAN PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XIV/2016
  oleh: Suaka, Mardhatillah, et al.
  Terbitan: (2020)
• IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 137/PUU-XIII/2015 & NO. 56/PUU-XIV/2016 TENTANG PEMBATALAN PERDA OLEH MENDAGRI DIHUBUNGKAN DENGAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH
  oleh: M. RAFI SAIFUL ISLAM, 141000330
  Terbitan: (2018)