Lihat Juga

• Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pertanggungjawaban Gubernur tentang keuangan Negara: studi analisis pasal 184 ayat (1) UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
  oleh: Supriadi, Supriadi
  Terbitan: (2010)
• PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM TINDAKAN DISKRESI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
  oleh: Apsari Hadi, I Gusti Ayu
  Terbitan: (2017)
• PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PUBLIK DALAM MENETAPKAN DISKRESI PADA SITUASI DARURAT MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
  oleh: Sianturi, Markus Todo Doli, et al.
  Terbitan: (2022)
• Analisis Fiqh Siyasah terhadap pengawasan eksternal Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial menurut pasal 24b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV
  oleh: Rizkayati, Putri
  Terbitan: (2018)
• Implementasi kewenangan gubernur provinsi menurut undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dalam kajian fiqih siyasah
  oleh: Lutfi, Ahmad
  Terbitan: (2016)