Pemberlakuan peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan terbatas merokok dalam kajian Fiqih Jinayah
| Main Author: | Lailufar, Yuyun Nikmatul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://digilib.uinsby.ac.id/23915/1/Yuyun%20Nikmatul%20Lailufar_C03207032.pdf http://digilib.uinsby.ac.id/23915/ |
Daftar Isi:
- Skripsi ini merupakan hasil penelitian menggunakan studi lapangan, untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana pemberlakuan sanksi bagi pelanggar kawasan tanpa rokok menurut peraturan daerah nomor 5 tahun 2008? dan Bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap sanksi pemberlakuan peraturan daerah nomor 5 tahun 2008?. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan wawancara masalah pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif verifikatif. Dari basil penelitian menyimpulkan bahwa pemberlakuan sanksi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tersebut adalah: Dalam KUHP tennasuk dalam tindak pidana pelanggaran. Namun dalam pemberlakuan sanksi peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 selama inihanya dapat dilakuan sanksi administrasi berupa : peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin dan denda paling banyak Rp 50.000.000. Pemberlakuan sanksi administrasi berupa • denda nilai nominalnya uang di tentukan dalam persidangan oleh hakim. Untuk bukuman kurungan belum ada pelanggar yang dikenakan karena sudah diganti dengan denda sesuai dengan pasal 11 bab 9 dalam peraturan daerah kota Surabaya. Islam memandang dalam kajian fiqh jinayah sanksi Adm.inistrasi dan pidana dalam peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tabun 2008 termasuk dalam Hukuman ta'zlr. Hukuman ta'z1r yang diberikan untuk pelanggar perda tersebut para ulama bersepakat bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai dengan hukuman dial atau hudud.